ASIAWORLDVIEW – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan bahwa Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) berencana untuk mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif yang diajukan oleh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan ekonomi yang signifikan bagi sektor industri nasional. Selain itu, menurunkan biaya ekspor, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar domestik AS.
“Kami berterima kasih dan memberikan apresiasi terhadap Duta Besar USTR Jamieson Greer atas komunikasi yang inklusif dan tanggapan positifnya selama proses evaluasi tarif,” sebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta pada hari Minggu (7/6/2026).
Penguatan hubungan kerja sama antara kedua belah pihak, tambahnya, telah menjadi pendorong tercapainya kesepakatan penting ini. Menurutnya, diharapkan akan menguntungkan pelaku usaha Indonesia.
Baca Juga: Airlangga Hartarto: Tarif AS Hambat Daya Saing Ekspor Indonesia
“Pengecualian tarif ini menunjukkan kepercayaan internasional terhadap upaya berkelanjutan Indonesia dalam mengatasi hambatan perdagangan,” ia menambahkan.
USTR telah mengakui komitmen progresif pemerintah Indonesia dalam menegakkan undang-undang ketenagakerjaan, khususnya terkait penyelesaian masalah kerja paksa dan larangan impor produk yang diduga diproduksi melalui kerja paksa. Pengakuan ini disampaikan selama pertemuan bilateral di Paris.
Penilaian ini menempatkan Indonesia dalam “Kelompok Baik”—salah satu dari enam negara prioritas dari 60 negara yang berhak mendapatkan pertimbangan khusus dari pemerintah AS, bersama Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, dan Pakistan. Saat ini, Indonesia dan lima negara lainnya dikenakan tarif 10 persen dalam penyelidikan Pasal 301, sementara 54 negara lainnya menghadapi tarif 12,5 persen.
