ASIAWORLDVIEW – Bagi banyak dari kita, membuka aplikasi mobile banking adalah rutinitas pagi yang praktis. Tapi bagi Mpok Neng, buruh cuci di Karang Anyar, Jakarta Pusat, dunia perbankan terasa seperti planet lain, jauh, ribet, dan penuh ongkos.
Coba bayangkan keseharian Mpok Neng. Ia bangun pagi, tangannya sudah direndam sabun dan air, pakaian orang lain menumpuk menunggu digosok. Di tengah capeknya bekerja, membayangkan harus ngantre di bank yang jam bukanya pas-pasan dengan jam kerjanya adalah mimpi buruk. Bukan karena malas, tapi karena waktu adalah uang. Kalau ia harus kehilangan 2-3 jam hanya untuk setor atau tarik uang, itu berarti pendapatan hariannya menyusut drastis.
“Saya kerjanya nyuci sama gosok baju orang,” sebut Mpok Neng saat mulai mempekenalkan diri.
Belum lagi soal logistiknya. “Ke depan” mungkin terdengar dekat, tapi naik ojek bolak-balik bisa menghabiskan Rp20.000 hingga Rp30.000. Dalam kalkulasi ekonomi Mpok Neng, uang sebanyak itu setara dengan berapa banyak kemeja yang harus ia setrika? Jelas, itu adalah “biaya tersembunyi” yang tidak masuk akal untuk membayar jasa perbankan. Buatnya, ongkos transportasi itu lebih berharga untuk beli lauk atau ditabung.
“Enggak punya tabungan. Soalnya ribet kalau harus ke bank. Ongkosnya mahal. Ada (Bank) di depan ruko dekat Pasar Baru. Harus naik transportasi online,” ia menambahkan.
Baca Juga: Riset: 1,5 Juta Warga Jakarta Tak Tersentuh Ekonomi Digital
Maka, pilihan paling “manusiawi” dan logis pun jatuh pada lemari pakaiannya. “Bank Lemari” ini punya segudang kelebihan, buka 24 jam, tanpa antrean, tanpa PIN yang lupa, dan yang paling penting, gratis biaya admin. Ia bisa memegang fisik uangnya, menghitungnya di malam hari, dan merasakan kepuasan tanpa perlu layar ponsel. Ini bukan soal ketinggalan zaman, ini soal bertahan hidup dengan cara paling efisien versi mereka.
“Saya dapat paling kalau satu bulan ada yang kasih Rp500.000 sampai Rp800.000. Tapi kalau bayarnya per hari atau sekali, sekitar Rp65.000 sampai Rp75.000. Terkadang ada yang baik, memberikan uangnya lebih. Kemudian, saya kumpulkan dan simpan uang di dompet. Lalu, ditaruh di dalam lemari saja sih,” jelasnya.
Kalau Mpok Neng punya “Bank Lemari”, maka Ceu Wati, penjaja gorengan di dekat Pasar Karang Anyar, punya “Bank Kaleng”, sebuah toples biskuit yang ia taruh di samping dagangannya. Kelihatan sederhana, bahkan kumuh, tapi bagi Ceu Wati, kaleng itu adalah tempat paling jujur untuk menyimpan keringat.
Coba kita hitung pakai logika Ceu Wati. Buat seorang penjual gorengan, keuntungan bersih per hari seringkali dihitung per potong. Sepotong tahu isi mungkin cuma dapat seratus rupiah. Bayangkan, biaya admin bank yang “cuma” Rp10.000 hingga Rp15.000 per bulan itu setara dengan berapa banyak gorengan yang harus ia jual? Bisa 100 potong lebih! Jadi, ketika petugas bank menjelaskan itu biaya administrasi, di telinga Ceu Wati itu bukan biaya, melainkan “kemahalan”—uang yang ia rasa hilang tanpa ia nikmati atau makan.
Buat Ceu Wati, logika menabung itu sederhana: uang masuk, uang keluar, sisanya adalah keuntungan. Tapi kalau uang masuk bank malah dipotong rutin, buat apa? Ia jadi merasa bank itu seperti “keran bocor” yang diam-diam menggerogoti recehan hasil jerih payahnya
“Nabung malah kepotong,” pikirnya. Maka, lebih baik uang itu ia lipat rapi atau ia gulung karet, lalu ia selipkan di dasar kaleng jualannya.
Gaya hidup Ceu Wati adalah gaya hidup kasat mata. Ia butuh melihat dan merasakan uangnya berkembang secara fisik. Setiap kali ia membuka tutupnya untuk mengambil uang kembalian pembeli, ia bisa melihat tumpukan uangnya menebal. Itu adalah visual reward yang tidak bisa diberikan oleh buku tabungan atau aplikasi HP.
“Saya jualan nggak pernah banyak, yang penting habis. Keuntung juga paling untuk mutar modal saja. Terus, harganya kalau bisa nggak mahal-mahal, biar banyak yang beli,” sebut Ceu Wati menggambarkan kondisi “jualanannya”.
Cerita Ceu Wati ini membuka mata kita bahwa “mahal” itu relatif. Rp15.000 bagi kita mungkin cuma sekadar biaya minum kopi di kafe. Tapi bagi Ceu Wati, itu adalah haknya untuk tetap bertahan di tengah kota yang semakin digital.
“Paling dapat uang dari jualan ini Rp200.000. Tapi kalau lagi bagus banget, atau ada pesanan bisa sampai Rp400.000 atau Rp500.000. Itu pun tidak menentu. Uangnya, disimpan langsung saja. Kalau disimpan di bank kena biaya (admin) Rp15.000, sayang kepotong,” keluhnya.
Ceu Wati punya solusi cerdas untuk menambung, yaitu ikut arisan. Ia sadar, menabung sendiri di rumah kadang godaan besar—apalagi kalau liat empek-empek lewat. Maka, arisan menjadi “penjara emas” yang manis. Setor rutin, tidak ada biaya admin, dan di akhir periode, uangnya utuh.
“Kalau ada uang lebih, ikut arisan saja. Hitung-hitung menabung. Tiap minggu arisan Rp50.000. Ini juga lumayan,” tambahnya.
Sementara, di warung kelontong milik Abdul Mutholib di Mangga Besar, Jakarta Barat, ada satu “teman setia” yang selalu menemaninya melayani pembeli. Bukan mesin kasir digital, bukan aplikasi kasir—melainkan sebuah ponsel fitur lawas dengan tombol-tombol fisik yang sudah pudar hurufnya. Ponsel ini hanya punya dua misi dalam hidup, yaitu menerima panggilan dan membalas SMS stok barang.
Di era di mana kita sibuk memperebutkan kuota internet dan update OS terbaru, Ia masih berdamai dengan layar kecil 2,4 inci. Bukan karena ia bebal teknologi, tapi karena baginya, ponsel adalah alat komunikasi, bukan gerbang menuju mesin ATM.
“Handphone yang bagus (smartphone) sih ada. Tapi tetap pakai yang ini (ponsel dengan mode lama). Kalau yang bagus hanya untuk nonton YouTube saja. Tapi tetap saya nyaman pakai yang lama,” jelasnya.
Lalu, ada ketakutan yang lebih dalam, takut salah tekan. Bagi kita yang jago swipe, “Salah tekan” mungkin hanya berarti salah kirim stiker lucu di WhatsApp. Tapi bagi Abdul, salah tekan di aplikasi keuangan adalah mimpi buruk. Ia membayangkan uang hasil jualan sembakonya lenyap entah ke mana hanya karena jari gemuknya menyentuh tombol merah bertuliskan “Konfirmasi”. Rasanya seperti menaruh uang tunai di atas meja, lalu tertiup angin—hilang tanpa jejak. Tanpa pemahaman literasi digital, layar sentuh ponsel pintar baginya bukanlah kemudahan, melainkan papan sirkuit penuh jebakan.
Trauma pun pernah menghampiri. Abdul mengaku pernah mencoba aplikasi fintech untuk bayar. Namun yang ia dapat bukan kemudahan, melainkan kebingungan dan error yang tak kunjung selesai.
“Malah salah terus. Saya kurang paham soalnya. Dulu pernah, saya diminta transfer-transfer gitu lewat dompet digital, karena token listrik. Setelah transfer Rp100.000, ternyata setelah dicek token saya masih ada,” keluhnya.
Pengalaman pahit itu menjadi tembok beton yang mengurung niatnya untuk mencoba lagi. Baginya, uang digital itu abstrak, licin, dan tidak bisa dipegang. Sementara di warungnya. Semua ia pegang secara fisik, beras, gula, mi instan, dan uang kembalian.
“Kalau pegang langsung (uangnya) kan kelihatan. Jadi, juga jelas berapa dapatnya. Atau uang buat belanja barang lagi,” tambahnya.
Ia memilih “Bank Tombol”—sebuah sistem di mana ponselnya tetap jadi ponsel, dan dompetnya tetap jadi dompet. Uang hasil dagang ia lipat rapi di saku celana atau di bawah tumpukan buku catatan utang piutang. Tidak ada PIN yang harus diingat, tidak ada OTP yang bikin pusing, dan yang paling penting—tidak ada tombol “Salah” yang bisa menghapus keringatnya dalam sekejap.
Biaya Admin dan Akses Terbatas Jadi Penghalang Inklusi Keuangan
Jakarta mencatat perkembangan pesat dalam adopsi sistem pembayaran digital berbasis QRIS. Per akhir 2025, jumlah pengguna aktif QRIS mencapai 6,1 hingga 6,52 juta orang. Angka ini menunjukkan penetrasi yang cukup tinggi di kalangan masyarakat perkotaan.
Aktivitas transaksi juga sangat masif, dengan lebih dari 5 miliar transaksi digital tercatat sepanjang 2025 di Jakarta, mencerminkan tingginya intensitas penggunaan QRIS dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kebutuhan konsumsi harian maupun transaksi bisnis. Menariknya, Jakarta menyumbang sekitar 37% dari total transaksi QRIS nasional.
Dari sisi pelaku usaha, sekitar 6,14 juta merchant sudah terhubung dengan QRIS, mulai dari UMKM kecil hingga jaringan ritel besar, sehingga ekosistem pembayaran digital semakin luas dan inklusif. Namun masih ada sekitar 5,5–6 juta warga yang belum menggunakan QRIS maupun layanan internet banking.
Angka ini berarti hampir separuh masyarakat ibu kota masih bergantung pada transaksi tunai atau metode konvensional. Profil demografi kelompok ini cukup jelas, warga usia lanjut cenderung tetap mengandalkan uang fisik karena keterbatasan adaptasi terhadap teknologi baru.
Sementara masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi hambatan berupa akses terbatas ke smartphone, internet stabil, dan literasi keuangan digital. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan digital yang nyata di Jakarta, di mana sebagian besar transaksi modern sudah beralih ke sistem pembayaran digital, tetapi jutaan orang masih tertinggal dalam ekosistem tersebut.
Hambatan Inklusi Keuangan di Tengah Kota
Masyarakat tanpa rekening bank, atau yang lazim disebut sebagai unbanked society, bukanlah persoalan tunggal yang dapat dipecahkan dengan satu solusi instan. Namun merupakan akumulasi dari hambatan struktural, geografis, dan—yang terpenting—hambatan psikologis serta persepsi yang mengakar dalam benak masyarakat.
Nailul Huda-direktur ekonomi Celios menjelaskan secara garis besar, faktor penyebabnya dapat dipetakan ke dalam dua ranah utama, yaitu faktor fisik atau aksesibilitas dan faktor perilaku atau keengganan yang bersifat kultural-normatif. Faktor pertama, yaitu jarak geografis yang memisahkan pemukiman penduduk dengan kantor cabang bank. Saat ini secara perlahan mulai dapat diantisipasi dengan kehadiran teknologi berupa agen perbankan (agent banking) yang menjangkau hingga ke desa-desa terpencil. Masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk melakukan transaksi dasar.
“Tantangan sesungguhnya justru terletak pada faktor kedua, yakni keengganan untuk berhubungan dengan perbankan, yang jauh lebih bersifat subtil dan sulit ditaklukkan karena bersentuhan langsung dengan keyakinan, pengalaman empiris, dan perhitungan ekonomi sehari-hari masyarakat,” sebut Nailul Huda, Direktur Ekonomi Celios, menjawab pertanyaan Asia World View.
Keengganan ini, tambahnya, terutama bersumber dari tiga hal pokok: pertama, biaya administrasi bulanan yang dirasakan sebagai “pembebanan” bagi pendapatan yang pas-pasan, di mana bagi mereka setiap seribu rupiah sangat berarti dan potongan rutin dianggap sebagai pengurangan saldo yang tidak dapat diterima secara psikologis, bukan sebagai biaya layanan.
“Kekhawatiran terhadap keamanan uang yang disimpan di bank, karena masih ada rasa takut bahwa dana titipan bisa lenyap akibat kesalahan sistem, kebangkrutan institusi, atau bahkan klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ia menjelaskan.
Ketidakpercayaan terhadap birokrasi perbankan yang dianggap berbelit-belit. Selain itu, tidak berpihak pada masyarakat kecil. Ketika seseorang sudah terlanjur memiliki persepsi negatif yang kuat terhadap biaya dan keamanan ini, maka sangat sulit bagi mereka untuk kemudian bersedia membuka rekening.
“Bahkan ketika faktor jarak sudah diatasi sekalipun, karena persoalan utamanya bergeser dari di mana menjadi mengapa harus, dan dalam kerangka pikir mereka, lebih aman memegang uang tunai sendiri menjadi dalil yang dominan,” tambahnya.
“Ada beberapa faktor terkait dengan rekening dormant ini, mulai dari waktu pengurusan hingga penggunaannya hanya sesaat. Pada waktu covid-19, berbagai bantuan dilakukan melalui rekening bank. Pada saat itu, banyak dari mereka membuka rekening baru hanya untuk mendapatkan bantuan,” ia menambahkan.
Setelah itu, mereka tidak menggunakan kembali. Begitu juga dengan diskon dengan menggunakan rekening bank tertentu. Ketika promo dan diskon sudah habis, mereka tidak menggunakan lagi.
“Saya rasa faktor waktu, jarak ke bank, tidak menjadi soal bagi warga Jakarta. Menurut saya faktor kebutuhan sesaat itu yang dominan. Kemudian, untuk meminimalisir hal itu, dari sisi konsumen yang harus digerakkan. Pemerintah dan perbankan juga ada batasnya untuk memberikan bantuan ataupun manfaat lainnya. Saya rasa paling bisa dilakukan adalah pemberian bantuan layanan publik berbasiskan rekening bank. Saya rasa itu yang bisa membuat mereka tetap menggunakan rekening bank,” pungkasnya.
