ASIAWORLDVIEW – Jakarta selama ini menjadi barometer utama perkembangan ekonomi nasional dan pusat inovasi teknologi, justru menyimpan paradoks digital yang cukup mencengangkan. Meskipun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Pulau Jawa telah menembus angka 85,95% pada 2026—merupakan yang tertinggi di seluruh wilayah Nusantara—kondisi ini tidak serta merta menterjemahkan diri menjadi inklusi ekonomi digital yang merata.
Berdasarkan estimasi demografi, sekitar 14% hingga 15% dari total penduduk DKI Jakarta yang berjumlah hampir 11 juta jiwa, atau setara dengan lebih dari 1,5 juta warga, masih berada di luar jangkauan layanan ekonomi digital. Secara makro, angka ini menjadi “bocor” signifikan dalam upaya pemerintah mencapai target transformasi digital nasional, mengingat Jakarta adalah motor penggerak konsumsi dan transaksi digital Tanah Air.
Mengulik riset BPS DKI Jakarta yang diluncurkan pada Februari 2026, jika ditelaah dari sisi mikroekonomi, setidaknya ada empat hambatan struktural yang membelenggu kelompok nondigital ini. Data menunjukkan bahwa 34% responden mengaku tidak memiliki perangkat keras (gawai atau komputer), yang menandakan adanya capital constraint (keterbatasan modal) di tingkat rumah tangga.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tegaskan Tarif Tak Akan Naik, Pemerintah Fokus Perluasan Basis Pajak
Sementara itu, 31,5% lainnya mengakui rendahnya tingkat literasi fungsional. Indikator bahwa peningkatan konektivitas fisik tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) digital.
Dari sisi operational cost, 17,2% menilai harga paket data masih tergolong mahal, menjadikan biaya akses sebagai beban ekonomi tambahan bagi kelompok berpendapatan rendah. Bahkan, 12,9% dari populasi belum terhubung karena tidak melihat adanya utility value atau manfaat langsung dari internet dalam keseharian, sebuah kondisi yang mencerminkan rendahnya demand pull terhadap layanan digital di segmen ekonomi tradisional.
Bank Indonesia (BI) mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Mendorong inklusi keuangan digital melalui program QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), yang memungkinkan transaksi nontunai dilakukan dengan mudah, murah, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk UMKM dan pedagang kecil. Dengan QRIS, BI berupaya memastikan bahwa kelompok yang sebelumnya tidak terhubung ke sistem digital dapat mulai bertransaksi secara elektronik tanpa harus memiliki perangkat mahal.
BI memperkuat literasi keuangan dan digital dengan kampanye edukasi di berbagai daerah, termasuk Jakarta, agar masyarakat memahami manfaat ekonomi digital dan mampu menggunakan layanan perbankan maupun fintech dengan aman. Edukasi ini menyasar kelompok rentan seperti pelaku usaha mikro, masyarakat berpendapatan rendah, dan komunitas yang belum terbiasa dengan teknologi.
Selain itu, berkoordinasi dengan pemerintah dan sektor swasta untuk memperluas akses infrastruktur pembayaran digital, termasuk memperkuat jaringan sistem pembayaran nasional agar lebih inklusif. Hal ini dilakukan melalui integrasi layanan perbankan, e-wallet, dan aplikasi pembayaran sehingga masyarakat yang belum terkoneksi bisa mendapatkan pilihan layanan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
