ASIAWORLDVIEW – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan rencana untuk menerapkan teknologi blockchain guna melawan kemungkinan sanksi ekonomi. Hal ini menyusul rencana sebelumnya dari Israel, yang dapat bergabung dengan daftar negara-negara yang merangkul mata uang kripto
Perdana Menteri Israel mengatakan teknologi blockchain dapat berfungsi sebagai alternatif untuk melawan kemungkinan sanksi perbankan. Oleh karena itu, ia telah meminta rencana untuk menerapkan teknologi blockchain jika terjadi sanksi ekonomi terhadap Israel.
Dengan mengadopsi teknologi blockchain untuk menghindari sanksi-sanksi ini, Israel dapat bergabung dengan sejumlah negara yang telah mengadopsi teknologi dan mata uang kripto dengan satu atau lain cara. Perlu dicatat, pemerintah AS telah bermitra dengan Chainlink untuk menerbitkan data ekonomi secara on-chain.
Israel memang berambisi memanfaatkan kripto dan teknologi blockchain sebagai bagian dari pengembangan sektor keuangan dan teknologinya. Langkah itu berlangsung di tengah upaya pemerintah menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen, stabilitas keuangan, dan pencegahan pencucian uang.
Ekosistem teknologi Israel—yang kuat dalam keamanan siber, perangkat lunak, dan perusahaan rintisan—memberi negara itu modal untuk mengembangkan layanan berbasis blockchain, seperti pembayaran digital, tokenisasi aset, penyimpanan aset kripto, serta infrastruktur transaksi yang lebih cepat dan transparan.
Baca Juga: Industri Kripto Usulkan Tarif PPh Transaksi Turun Jadi 0,1%
Stablecoin, yaitu aset kripto yang dirancang agar nilainya mengikuti mata uang seperti dolar atau shekel, juga berpotensi digunakan untuk pembayaran lintas negara dan transaksi otomatis, termasuk oleh aplikasi maupun agen kecerdasan buatan.
Namun, ambisi tersebut tidak berarti Israel akan mengganti shekel atau menyerahkan sistem pembayaran nasional kepada mata uang kripto swasta: bank sentral dan regulator tetap perlu memastikan bahwa aset yang dipatok pada mata uang memiliki cadangan yang memadai, pengguna dapat menukarkannya dengan jelas, dan transaksi dapat diawasi sesuai aturan.
Tantangannya mencakup volatilitas harga kripto, penipuan dan peretasan, risiko bagi konsumen, serta kemungkinan aset digital digunakan untuk menghindari sanksi atau menyamarkan aliran dana—isu yang menjadi perhatian khusus dalam konteks keamanan Israel.
Karena itu, perkembangan kripto di negara tersebut kemungkinan lebih banyak diarahkan pada penggunaan yang terukur dan teregulasi, bukan adopsi tanpa batas: perusahaan dapat menguji teknologi blockchain, sementara otoritas menetapkan lisensi, kewajiban pelaporan, dan standar kepatuhan.
Jika regulasi mampu memberi kepastian tanpa menghambat inovasi, Israel berpeluang menarik investasi dan menjadi pusat pengembangan teknologi aset digital; tetapi keberhasilannya akan bergantung pada kepercayaan publik, keamanan sistem, dan bukti bahwa penggunaan kripto benar-benar membuat pembayaran atau layanan keuangan lebih efisien daripada pilihan yang sudah ada.
