ASIAWORLDVIEW – Indonesia dan Uni Eropa (UE) tengah memperkuat komunikasi terkait penerapan kebijakan sertifikasi halal wajib yang akan berlaku mulai Oktober 2026. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjelaskan bahwa diskusi ini bertujuan membangun pemahaman bersama dengan mitra internasional agar pelaku usaha, baik domestik maupun global, siap menghadapi persyaratan baru.
Pertemuan dengan delegasi UE di Jakarta melibatkan perwakilan dari berbagai negara Eropa dan menjadi forum untuk bertukar informasi mengenai regulasi halal Indonesia. BPJPH menekankan pentingnya transparansi dan tata kelola yang komprehensif agar tidak terjadi kesalahpahaman, sekaligus memberikan kepastian regulasi bagi mitra dagang internasional.
“Kami berharap pertemuan ini dapat menjadi forum untuk bertukar informasi dan membahas berbagai kebijakan terkait penerapan sistem Jaminan Produk Halal,” kata Wakil Kepala Bidang Pengembangan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal di BPJPH, E A Chuzaemi Abidin.
Baca Juga: Indonesia–Korea Perkuat Sertifikasi Halal, Hadirkan Sistem Digital Keamanan Pangan
BPJPH menggelar pertemuan dengan delegasi Uni Eropa di Jakarta pekan lalu. Delegasi tersebut terdiri dari perwakilan kedutaan besar dan lembaga perdagangan dari Finlandia, Jerman, Austria, Prancis, Hongaria, Polandia, Spanyol, Belgia, dan Denmark.
Diskusi tersebut bertujuan untuk membangun pemahaman bersama mengenai kebijakan jaminan produk halal Indonesia. Selain itu, memberikan kepastian regulasi kepada mitra dagang internasional menjelang pemberlakuan sertifikasi halal wajib.
Ia menambahkan bahwa BPJPH tetap berkomitmen untuk menjaga komunikasi yang intensif agar semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai peraturan dan mekanisme pelaksanaannya.
“BPJPH berkomitmen untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terhadap semua pertanyaan yang diajukan agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pelaksanaan kebijakan halal Indonesia,” ujarnya.
