ASIAWORLDVIEW – Indonesia berjanji untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota BRICS guna memperkuat aturan perdagangan yang adil dan transparan. Selain itu, mendesak dilakukannya reformasi agar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tetap menjadi poros utama perdagangan global dan dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi negara-negara berkembang di seluruh dunia.
“Indonesia mendukung sistem perdagangan multilateral yang lebih inklusif, terbuka, transparan, dan adil, yang mampu merespons perubahan dalam perdagangan global,” sebut Menteri Perdagangan Budi Santoso, dikutip Asia World View, Minggu (9/8/2026).
Demi mencapai tujuan tersebut, tambahnya, diperlukan WTO yang tetap kuat dan inklusif. Alhasil mampu beradaptasi dengan tantangan global. Posisi Indonesia mencerminkan upayanya yang lebih luas untuk memanfaatkan kerja sama BRICS guna mendukung perekonomian negara-negara berkembang, sekaligus mempertahankan sistem perdagangan yang terbuka dan berbasis aturan yang berpusat pada WTO, serta mempromosikan fasilitasi perdagangan praktis lintas batas dan kemakmuran bersama.
“Pada saat yang sama, sangat penting bagi negara-negara BRICS untuk terus mengupayakan kerja sama konkret yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang,” ujarnya.
Baca Juga: Potret Inklusi dan Fenomena Kesenjangan Akses Perbankan di Jantung Jakarta
Ia juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap inisiatif BRICS untuk memperluas pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkuat rantai pasokan, serta mempercepat transformasi digital, terutama di negara-negara berkembang.
“Pendekatan ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Santoso, seraya menambahkan bahwa kerja sama tersebut harus memberikan manfaat yang nyata.
Pernyataan tersebut ia sampaikan bersama mitra-mitranya dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, saat membahas empat prioritas kerja sama perdagangan.
Prioritas pertama, memperkuat perdagangan multilateral, dengan tetap menjadikan WTO sebagai inti sistem sambil mendorong prioritas pembangunan, perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang, serta sistem penyelesaian sengketa dua tingkat.
Kemudian, berfokus pada upaya membantu UMKM berekspansi secara global melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, termasuk usulan mekanisme diskonto faktur BRICS yang dirancang untuk meningkatkan akses terhadap modal kerja dan mendukung penjualan internasional.
Selain itu, mencakup rencana kerja mengenai pemahaman bersama BRICS terkait rantai nilai global. Dalam hal ini termasuk digitalisasi dokumen, konektivitas yang lebih kuat, kawasan ekonomi khusus, serta langkah-langkah pengembangan kapasitas industri.
