ASIAWORLDVIEW – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Senin (2/11/2026), bahwa Indonesia sedang mendiversifikasi sumber impor bensin Pertalite (RON 90). Hal itu dilakukan dengan menambahkan China dan India ke dalam jaringan pemasok guna memperkuat ketahanan energi nasional.
“Ya, sebelumnya kami juga mengimpornya dari satu negara, jadi sekarang kami berupaya mendiversifikasi sumber ke negara lain,” Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, mengonfirmasi bahwa perusahaan energi negara PT Pertamina Patra Niaga akan mengambil bahan bakar dari kedua negara tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok tradisional dari satu negara.
Langkah ini menandai pergeseran strategis dalam kebijakan pengadaan bahan bakar subsidi utama Indonesia, yang selama ini sangat bergantung pada satu atau sedikit negara pemasok—terutama Singapura. Pemerintah tidak hanya bereaksi terhadap dinamika pasar global, tetapi secara aktif merancang ulang arsitektur pasokan energi untuk menghadapi ketidakpastian yang semakin meningkat.
Ketergantungan pada satu negara pemasok selalu mengandung risiko yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks Pertalite—bahan bakar yang disubsidi dan menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Indonesia—gangguan pasokan dari satu sumber dapat berdampak langsung pada stabilitas harga, ketersediaan di SPBU, dan pada akhirnya pada perekonomian secara keseluruhan. Singapura, meskipun merupakan pusat perdagangan minyak yang efisien dan memiliki infrastruktur kilang yang canggih, bukanlah produsen minyak mentah utama; perannya lebih sebagai hub perdagangan dan pengolahan.
Ketika pasokan dari satu hub terganggu—entah karena pemeliharaan kilang, perubahan kebijakan perdagangan, atau faktor geopolitik—Indonesia menghadapi risiko kekurangan pasokan yang dapat memicu panic buying dan lonjakan harga.
Baca Juga: Atasi Antrean BBM, Pertamina Layani Pembelian Pertalite dalam Jeriken
Meskipun pengumuman telah disampaikan, implementasi diversifikasi ini masih memerlukan kerangka regulasi yang jelas. Kementerian ESDM telah memulai pembicaraan dengan negara-negara calon pemasok sambil menyelesaikan peraturan menteri untuk menetapkan mekanisme impor, tahapan, dan tata kelola di bawah kerangka peraturan presiden yang ada.
“Pengaturan impor saat ini akan terus berjalan sementara para pejabat membangun kerangka regulasi yang diperlukan,” tambahnya.
Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam memastikan bahwa diversifikasi tidak menciptakan kekosongan hukum atau ketidakpastian bagi pelaku usaha. Bagi Pertamina Patra Niaga sebagai pelaksana pengadaan, kejelasan regulasi sangat penting untuk merencanakan kontrak jangka panjang, mengelola risiko valuta asing, dan memastikan bahwa bahan bakar yang diimpor memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Tanpa kerangka yang jelas, diversifikasi berisiko menjadi sekadar retorika tanpa dampak nyata di lapangan.
Kementerian ESDM menyatakan bahwa perluasan jalur pasokan Pertalite—bahan bakar bersubsidi utama Indonesia—diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan keandalan distribusi bahan bakar di seluruh kepulauan. Bagi masyarakat, dampak yang paling dirasakan adalah ketersediaan Pertalite di SPBU yang lebih terjamin, terutama di daerah-daerah terpencil yang selama ini bergantung pada pasokan dari pusat distribusi tertentu.
Bagi pelaku industri, pasokan yang lebih andal berarti biaya logistik yang lebih dapat diprediksi dan risiko gangguan operasional yang lebih rendah. Dalam jangka panjang, diversifikasi juga dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk menegosiasikan harga yang lebih baik, karena adanya alternatif pemasok mengurangi daya tawar pihak penjual.
