ASIAWORLDVIEW – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi Energi dan Transisi, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Indonesia tidak mungkin mengekspor listrik dalam waktu dekat karena permintaan domestik masih sangat tinggi. Pernyataan ini disampaikan dalam pembukaan Mineral and Coal Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 di Jakarta pada Senin (2/11/2026), sebuah forum yang mempertemukan pelaku industri energi dan mineral untuk membahas arah kebijakan sektor tersebut.
“Indonesia belum bisa mengekspor listrik dalam waktu dekat. Kita masih membutuhkan listrik,” ujarnya dengan tegas, memberikan sinyal jelas bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan kebutuhan energi dalam negeri terpenuhi sebelum memikirkan pasar ekspor.
Ini melainkan cerminan dari realitas bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berlangsung membutuhkan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan—sesuatu yang belum sepenuhnya terpenuhi di berbagai wilayah Tanah Air. Ia juga memberikan peringatan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) agar menolak lobi dari negara-negara yang ingin mengimpor listrik dari Indonesia. Ia menegaskan bahwa izin ekspor listrik berada di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bukan Danantara.
“Saya sudah ingatkan Danantara, jangan sampai mereka melobi kalian. Izinnya ada di ESDM, bukan di Danantara,” tegasnya.
Baca Juga: Bahlil Tegaskan Prioritas Gas Alam Domestik Sebelum Ekspor ke Singapura
Isu tata kelola dan kewenangan antarlembaga. Danantara, yang didirikan sebagai badan pengelola investasi strategis, memang memiliki peran dalam memfasilitasi kerja sama lintas negara.
Menteri Bahlil ingin memastikan bahwa keputusan strategis terkait ekspor listrik tetap berada di ranah kementerian yang memiliki kompetensi teknis dan regulasi di bidang energi. Peringatan ini juga mencerminkan kekhawatiran bahwa tekanan dari pihak asing—terutama negara-negara yang membutuhkan pasokan listrik hijau—dapat mengaburkan prioritas nasional jika tidak dielola dengan hati-hati.
“Kedaulatan dan kewenangan negara harus diutamakan, tidak dapat ditawar,” tambahnya.
Ia telah mengumumkan bahwa negosiasi sedang berlangsung mengenai harga listrik hijau dari Indonesia ke Singapura, dengan tujuan memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara. Ia menjelaskan bahwa rencana perdagangan listrik lintas batas ini merupakan bagian dari penguatan hubungan ekonomi antara kedua negara, khususnya dalam pengembangan energi hijau dan transisi energi.
Namun, mencapai kesepakatan tentang harga menjadi kunci untuk memulai kerja sama tersebut. Kesepakatan harga yang seimbang sangat penting untuk memastikan bahwa ekspor listrik memberikan manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia—bukan sekadar keuntungan komersial semata—dan membantu menjaga keberlanjutan kerja sama energi dengan Singapura.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menunjuk BPI Danantara untuk melaksanakan kerja sama perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura, menunjukkan bahwa proyek ini memiliki dukungan politik di tingkat tertinggi. Namun, pernyataan terbaru Bahlil menunjukkan bahwa meskipun proyek ini tetap dalam agenda, pelaksanaannya tidak akan terburu-buru dan akan sangat bergantung pada ketersediaan pasokan domestik serta kesepakatan harga yang menguntungkan Indonesia.
