ASIAWORLDVIEW – Nilai tukar rupiah pada Rabu (20/5/2026), melemah 37 poin atau 0,21 persen menjadi Rp17.743 dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.706 per dolar AS.
Di tingkat regional, rupiah dan rupee India menjadi mata uang dengan kinerja terburuk di Asia. Ringgit Malaysia melemah 0,7% ke 3,9750, sementara baht Thailand dan dong Vietnam juga ikut tertekan meski tidak separah rupiah.
Pelemahan rupiah yang terjadi sejak awal tahun 2026 hingga 18 Mei tercatat sekitar 5,96% secara year to date, suatu angka yang signifikan meskipun tidak separah saat krisis moneter 1997-1998 di mana rupiah anjlok lebih dari 80% dalam periode yang singkat.
Bank Indonesia telah mengambil berbagai langkah agresif untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. BI menggeser arah kebijakan moneternya dari pro-growth (mendorong pertumbuhan) menjadi pro-stability (mengutamakan stabilitas).
Baca Juga: Rupiah Melemah, IHSG Anjlok Lebih dari 4%
Gubernur BI Perry Warjiyo secara tegas menyatakan bahwa dengan kondisi global seperti saat ini, kebijakan moneter tidak bisa lagi pro-growth dan harus kembali kepada stabilitas. Pergeseran paradigma ini sekaligus membuka ruang bagi kenaikan suku bunga demi menjaga nilai tukar rupiah dan menahan arus keluar modal asing.
Tujuh langkah utama yang dijalankan BI meliputi intervensi valas secara besar-besaran (yang sudah menyebabkan penurunan cadangan devisa sekitar USD10 miliar), kenaikan imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga hampir 100 basis poin, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, dan perluasan transaksi mata uang lokal (LCT).
Sepanjang 2025, BI tercatat membeli SBN sebesar Rp332 triliun dan menambah pembelian Rp133 triliun secara year to date pada 2026. Langkah menaikkan imbal hasil SRBI mulai menunjukkan hasil, dengan tercatatnya inflow dana asing ke instrumen SRBI sekitar Rp75 triliun pada April hingga Mei 2026.
Bank Indonesia juga memperketat pembelian dolar AS tanpa underlying transaksi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi spekulasi dan permintaan dolar yang tidak produktif. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mulai aktif masuk ke pasar obligasi dengan lebih signifikan untuk menjaga stabilitas.
