ASIAWORLDVIEW – Pelemahan rupiah yang ekstrem hingga menembus level psikologis Rp17.700 hari ini, Selasa (19/5/2026), merambat ke berbagai sektor ekonomi nasional. Dampak paling langsung dan terasa oleh masyarakat adalah kenaikan harga barang.
Mengutip dari berbagai sumber, pelemahan rupiah secara signifikan meningkatkan biaya produksi, terutama bagi industri yang masih bergantung pada produk atau bahan baku impor seperti industri kimia hingga farmasi. Selain karena adanya disrupsi rantai pasok global, stabilitas makroekonomi juga mulai terganggu.
Hal ini bukan hanya meningkatkan biaya produksi industri, tetapi juga berpotensi memicu keluarnya modal asing lebih lanjut hingga menghambat ekspansi usaha. Akibatnya, banyak perusahaan menunda rencana investasi dan ekspansinya, yang pada gilirannya menekan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus.
Baca Juga: Rupiah Sentuh Rekor Terlemah Rp17.740 per Dolar AS
Dari sisi masyarakat, daya beli tergerus secara signifikan. Kenaikan harga barang yang meluas terjadi di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan pasca-pandemi, sehingga beban masyarakat semakin berat.
Sektor-sektor padat karya seperti industri tekstil, garmen, alas kaki, dan furnitur yang sangat bergantung pada bahan baku impor menjadi yang paling terpukul. Banyak perusahaan di sektor-sektor ini yang mulai melakukan pengurangan jam kerja, merumahkan pekerja, atau bahkan melakukan PHK massal.
Dampak pelemahan rupiah juga sangat terasa di sektor keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 4% ke level 6.425,95 dan memperpanjang pelemahan selama lima hari berturut-turut. Secara year to date atau sejak awal tahun, IHSG sudah terkoreksi lebih dari 25%. Pelemahan ini menjadikan IHSG sebagai salah satu indeks dengan kinerja terburuk di Asia.
Cadangan devisa Indonesia juga tergerus secara signifikan akibat intervensi besar-besaran yang dilakukan BI di pasar valas untuk menstabilkan rupiah. Meskipun BI memastikan levelnya masih aman sesuai standar IMF, penurunan ini tetap menjadi sinyal kekhawatiran bagi investor asing.
Sementara itu, ruang fiskal pemerintah terus menyempit akibat subsidi energi yang membengkak seiring tren kenaikan harga minyak dunia yang masih di atas US$100 per barel. Spread yield atau selisih imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia dengan obligasi AS semakin tipis, sehingga tidak menarik lagi bagi pelaku pasar asing.
