ASIAWORLDVIEW – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat Indonesia mengalami penurunan, yang tercermin dari menurunnya nilai koefisien gini. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan distribusi pengeluaran antar kelompok masyarakat, di mana kesenjangan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah semakin mengecil.
BPS menyebut tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat atau Gini Ratio Indonesia mengalami penurunan pada September 2025 dari semula 0,375 menjadi 0,363 basis poin. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk diukur menggunakan Gini Ratio dengan skala antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan di masyarakat.
“Pada September 2025, ketimpangan sebesar 0,363 atau turun sebesar 0,012 basis poin dari Maret 2025,” jelas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Baca Juga: Pasca Banjir Sumatra, Bapanas Intervensi Pasar untuk Lindungi Daya Beli Masyarakat
Secara wilayah, ketimpangan di daerah perkotaan masih tercatat lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Gini Ratio di perkotaan berada di angka 0,383, meskipun angka ini turun 0,012 basis poin dibandingkan Maret 2025.
“Ketimpangan di pedesaan tercatat sebesar 0,295 atau lebih rendah 0,004 basis poin dibandingkan Maret 2025. Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang digunakan adalah persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah atau dikenal sebagai ukuran Bank Dunia,” ia menambahkan.
Faktor yang memengaruhi tren ini antara lain meningkatnya daya beli masyarakat kelas menengah, program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, serta stabilitas harga kebutuhan pokok yang membantu kelompok berpenghasilan rendah menjaga konsumsi. Dengan turunnya ketimpangan, hal ini menjadi sinyal positif bagi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, karena distribusi kesejahteraan semakin merata dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
