ASIAWORLDVIEW – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis diesel pada awal tahun 2026. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan kemandirian energi nasional, sekaligus memperkuat ketahanan energi di tengah dinamika global.
“Hal ini telah disampaikan kepada Presiden—mulai awal 2026, Indonesia tidak lagi memerlukan impor bahan bakar diesel,” kata Menteri Bahlil, dikutip dari Asiaworldview.com, Selasa (4/11/2025).
Penghentian impor diesel mencerminkan keberhasilan strategi pemerintah dalam mendorong produksi dalam negeri, efisiensi distribusi, serta pengembangan energi alternatif. Perubahan ini akan dimungkinkan oleh beroperasinya proyek Rencana Pengembangan Kilang Minyak (RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang dijadwalkan diresmikan pada 10 November.
Baca Juga: Krisis BBM Hantam SPBU Swasta, Pemerintah Dorong Solusi Investasi Jangka Panjang
Ia menekankan bahwa kilang tersebut akan secara signifikan meningkatkan produksi solar dalam negeri, memungkinkan negara memenuhi kebutuhan bahan bakarnya sendiri tanpa bergantung pada impor. Pemerintah terus mengembangkan strategi biofuel melalui program B50, yang mencampurkan solar dengan 50 persen minyak nabati.
Menteri Bahlil menyatakan bahwa produksi gabungan dari RDMP dan inisiatif B50 diperkirakan akan menciptakan kelebihan pasokan solar, membuka peluang untuk ekspor di masa depan.
“Tujuan kami adalah menyelesaikan RDMP dan menerapkan B50. Bersama-sama, ini akan menghasilkan kelebihan pasokan solar,” katanya dengan optimis.
Program B50 direncanakan akan dimulai pada paruh kedua 2026. Presiden Prabowo telah menginstruksikan percepatan transisi dari B40 ke B50, meskipun uji coba wajib untuk B50 masih berlangsung. Indonesia saat ini mengimpor sekitar 4,9 hingga 5 juta ton solar per tahun.
“B50 saat ini sedang menjalani uji coba. Insya Allah, kami akan mengimplementasikannya pada paruh kedua 2026. Setelah itu, kami tidak perlu lagi mengimpor bahan bakar—terutama solar,” ia menambahkan.
