ASIAWORLDVIEW – Ukraina sedang bersiap untuk secara resmi mengakui cryptocurrency dalam kerangka regulasi yang ketat. Namun Bank Nasional Ukraina (NBU) telah menegaskan bahwa aset digital tidak akan diberikan status sebagai alat pembayaran yang sah.
Gubernur Andriy Pyshnyy mengatakan kepada RBC-Ukraine bahwa pembatasan ini merupakan “garis merah” bagi bank sentral, menekankan bahwa aset virtual tidak boleh mengganggu alat moneter negara atau mengancam stabilitas finansialnya.
Upaya legalisasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan, sejalan dengan standar internasional seperti yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF) dan regulasi Uni Eropa.
Baca Juga: UEA Perkuat Ekosistem Kripto dengan Sederhanakan Regulasi
Kerangka kerja ini akan melarang penggunaan kripto untuk pembayaran dan berusaha mencegah penggunaannya untuk menghindari kontrol mata uang, terutama di bawah hukum darurat. Pyshnyy menekankan bahwa pengawasan dan pemantauan keuangan tetap menjadi prioritas utama dalam membentuk undang-undang kripto Ukraina.
Perkembangan ini bertepatan dengan pembahasan Ukraina tentang pembentukan cadangan Bitcoin. Anggota parlemen Yaroslav Zhelezniak sebelumnya mengungkapkan bahwa rancangan undang-undang yang diusulkan akan memungkinkan—meskipun tidak mewajibkan—bank sentral untuk mengalokasikan sebagian cadangannya ke kripto seperti Bitcoin. Keputusan mengenai apakah, kapan, dan berapa banyak kripto yang akan dipegang sepenuhnya berada di tangan regulator.
Pendukung percaya bahwa kejelasan hukum dapat memberikan landasan yang lebih stabil untuk rencana cadangan, sambil tetap mempertahankan pendekatan hati-hati yang dianggap esensial oleh otoritas Ukraina dalam mengelola risiko yang terkait dengan kepemilikan Bitcoin.
