ASIAWORLDVIEW – Para pelaku industri Indonesia serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai sudah siap menghadapi kebijakan pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026. Kesiapan ini terlihat dari banyaknya perusahaan besar dan UMKM yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi, menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak lagi menjadi hambatan besar bagi dunia usaha. Sertifikasi halal dipandang bukan sekadar label keagamaan, melainkan bagian dari strategi membangun ekosistem industri yang lebih kuat, mencakup bahan baku, proses produksi, hingga rantai pasok.
“Ini merupakan bukti bahwa Indonesia siap menyambut kebijakan sertifikasi halal wajib pada Oktober 2026,” kata Sekretaris Pusat Ilmu Halal Universitas IPB, Mala Nurilmala pada acara Industrial Festival x Halal Indo 2026 di Tangerang, Banten, Minggu (27/9/2026).
Ia menekankan bahwa sertifikasi halal seharusnya dipandang lebih dari sekadar sertifikasi produk sebagai halal, dengan mencatat bahwa kebijakan ini juga bertujuan untuk mendukung upaya membangun ekosistem industri yang mencakup bahan baku, proses produksi, dan rantai pasok.
Baca Juga: Menperin Agus Gumiwang: Sertifikasi Halal Jadi Strategi Perkuat Industri Nasional
“Konsep halal telah berkembang melampaui dimensi keagamaannya, tambahnya, sambil menyoroti keterkaitannya yang semakin erat dengan sains, teknologi, ketertelusuran, inovasi, keberlanjutan, dan daya saing global,” IA MENAMBAHKAN.
Pemerintah akan terus meluncurkan langkah-langkah untuk memperkuat ekosistem industri, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses ke pasar internasional. Pada tahun 2024, belanja konsumen Muslim di enam sektor ekonomi syariah mencapai USD2,6 triliun.
Angka tersebut diproyeksikan akan meningkat menjadi USD3,56 triliun pada tahun 2029. Posisi Indonesia di sektor ini, yang didukung oleh pasar domestiknya yang besar. Dengan populasi 252,8 juta umat Muslim, negara ini mencatat konsumsi rumah tangga sebesar hampir Rp6.000 triliun pada paruh pertama tahun 2026 saja.
