ASIAWORLDVIEW – Rencana pemerintah untuk membatasi pembelian bahan bakar bersubsidi oleh rumah tangga di desil pendapatan teratas, yakni kelompok desil 10, merupakan langkah strategis dalam menjaga efisiensi fiskal. Dengan kebijakan ini, subsidi energi akan lebih tepat sasaran karena tidak lagi dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang sebenarnya mampu membeli bahan bakar tanpa bantuan subsidi.
Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rencana tersebut dapat menghemat sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi pemerintah. Selain itu, BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Baca Juga: Pemerintah Jaga APBN di Tengah Gejolak Minyak, Pertalite Mulai Dibatasi
Indonesia telah mengalokasikan Rp210,1 triliun untuk subsidi energi dalam anggaran negara tahun 2026. Kondisi ini mencakup sekitar 65,87 persen dari total alokasi subsidi sebesar Rp318,9 triliun.
“Akan ada penghematan anggaran, tetapi kami masih menghitung angkanya. Angkanya akan sekitar sepersepuluh, jika saya tidak salah. Mari kita ambil angka bulat sepersepuluh,” kata Menkeu Purbaya.
Dana hasil penghematan tersebut dapat dialihkan untuk mendukung program sosial, pembangunan infrastruktur, atau pengembangan energi terbarukan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengurangi ketimpangan distribusi subsidi, meningkatkan keadilan sosial, serta mendorong masyarakat berpenghasilan tinggi untuk beralih ke energi alternatif atau kendaraan yang lebih efisien.
