ASIAWORLDVIEW – Pemerintah berencana untuk membatasi secara bertahap konsumsi Pertalite bersubsidi, khususnya bagi rumah tangga berpenghasilan tinggi. Langkah ini merupakan strategi fiskal untuk menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di tengah gejolak harga minyak global. Kebijakan ini diarahkan agar subsidi energi lebih tepat sasaran, sehingga hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami membahas kemungkinan penerapan pembatasan subsidi Pertalite bagi mereka yang berada di tingkat atas,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta.
Pemerintah berupaya mengurangi beban fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia, sekaligus mendorong efisiensi penggunaan energi. Selain itu, pembatasan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan membuka ruang bagi pengembangan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 2025 Capai 5,11%, Inflasi Terkendali
Ia menjelaskan bahwa kebijakan yang diusulkan akan melarang individu di kelompok pendapatan tertinggi—khususnya desil 9 dan 10—untuk membeli Pertalite bersubsidi, dan mewajibkan mereka beralih ke opsi non-subsidi. PT Pertamina sudah memiliki sistem teknis yang diperlukan untuk melaksanakan distribusi yang ditargetkan, dengan implementasi dijadwalkan setelah semua kerangka regulasi diselesaikan.
“Mungkin untuk desil ke-9 dan ke-10, sehingga dalam beberapa bulan ke depan kita bisa menguranginya secara bertahap. Saat ini kami sedang mempelajari sistemnya,” ia menambahkan.
Menkeu Purbaya menambahkan bahwa pengendalian yang tegas atas pengeluaran energi sangat penting mengingat fluktuasi harga minyak mentah global yang sedang berlangsung, guna memastikan cadangan fiskal tetap aman hingga akhir tahun.
Selain reformasi subsidi bahan bakar, pertemuan antara kedua menteri tersebut berfokus pada optimalisasi pendapatan negara non-pajak, mengingat Kementerian ESDM merupakan penyumbang terbesar tunggal bagi pendapatan negara non-pajak nasional.
“Kami berfokus pada memastikan APBN tahun ini tetap aman. Kementerian ESDM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara non-pajak, sehingga kami membahas strategi di bidang tersebut. Kita harus tetap waspada untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” pungkasnya.
