ASIAWORLDVIEW – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan dokumen Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan. Semua dokumen penting tersebut diserahkan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Parlemen, Jakarta.
Prosesi penyerahan dokumen yang dikemas dalam peti berukir berbentuk map ini menjadi simbol dimulainya babak baru pengelolaan keuangan negara yang lebih ambisius. Presiden Prabowo memaparkan postur fiskal yang mencatatkan rekor baru.
Pemerintah mengusulkan pendapatan negara sebesar Rp3.426,0 triliun, meningkat Rp272,4 triliun atau 8,6% dibandingkan APBN 2026. Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun—angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia—naik Rp254,5 triliun atau 6,6% dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
“Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91 persen terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama disiplin fiskal,” tegas Presiden dalam pidatonya.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Fondasi Solid Semester I 2026 Jadi Modal Raih Target RAPBN 2027
Defisit anggaran pada 2027 direncanakan sebesar Rp671,2 triliun atau setara 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan defisit APBN 2026 yang sebesar 2,68% terhadap PDB, mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus menekan defisit menuju anggaran yang lebih berimbang.
Presiden Prabowo terlebih dahulu melaporkan kinerja APBN 2026 yang tetap solid hingga akhir Juli. Defisit APBN tercatat hanya 0,91% terhadap PDB, tetap terjaga meskipun penyerapan belanja negara tumbuh kuat.
Pemerintah mencatat pendapatan negara hingga akhir Juli 2026 tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara tumbuh 18,2%. Pertumbuhan belanja tersebut diprioritaskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian nasional.
Berdasarkan data Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), realisasi pendapatan negara hingga akhir triwulan II 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4% secara tahunan, sementara realisasi belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun atau tumbuh 17,8%. Pertumbuhan belanja pemerintah tersebut didorong oleh program-program strategis, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi energi.
Usai menerima dokumen tersebut, Puan Maharani melanjutkan prosesi dengan menyerahkan permintaan pertimbangan atas RUU APBN 2027 kepada Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, yang kemudian diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh Presiden dan pimpinan DPR.
