ASIAWORLDVIEW – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukanlah indikasi negara mengalami kerugian, melainkan bagian dari desain fiskal yang sengaja dibuat untuk membiayai belanja publik. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026), sebagai respons terhadap penggunaan terminologi yang dinilai kurang tepat dalam pemberitaan kondisi fiskal.
“APBN itu belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat, jadi APBN memang didesain untuk defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi,” ujar Suahasil.
Ia menekankan bahwa APBN tidak mengenal konsep untung-rugi sebagaimana entitas bisnis. Ia menjelaskan, karena fungsinya adalah sebagai instrumen negara untuk menyediakan layanan dan mendorong perekonomian.
Hingga 31 Oktober 2026, defisit APBN tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau setara 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) . Angka ini masih jauh di bawah batas defisit 3 persen PDB yang diamanatkan undang-undang, dan berada pada jalur yang sesuai untuk mencapai target defisit akhir tahun sebesar 2,85 persen PDB. Dari sisi pendapatan, negara telah mengumpulkan Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target tahunan, tumbuh 23,9 persen secara year-on-year (yoy).
Baca Juga: Defisit Neraca Berjalan Melebar, BI Fokus Jaga Stabilitas Rupiah
Pertumbuhan ini ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.064 triliun (tumbuh 20,8 persen) serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp551,8 triliun yang melampaui target, antara lain berkat penerimaan dari penertiban kawasan hutan dan surplus Bank Indonesia.
Sementara itu, belanja negara telah terealisasi Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu, tumbuh 15,6 persen yoy . Rinciannya meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun (terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp1.239,1 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp1.104,5 triliun) serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun.
Meskipun secara total masih defisit, keseimbangan primer APBN justru mencatat surplus Rp114,8 triliun—berbanding terbalik dengan desain awal yang memperkirakan defisit primer sebesar Rp89,7 triliun. Ini mengindikasikan bahwa secara operasional, pendapatan negara masih mampu menutupi belanja di luar pembayaran bunga utang, sebuah sinyal positif bagi keberlanjutan fiskal.
Memasuki November dan Desember 2026, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat. Untuk mencapai target penerimaan tahunan, masih diperlukan tambahan pendapatan sekitar Rp590,1 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun.
Ia mengakui bahwa mengumpulkan sisa penerimaan pajak dalam dua bulan bukanlah perkara mudah, seraya meminta dukungan masyarakat agar target tersebut dapat tercapai. Di sisi belanja, masih terdapat sekitar Rp945,2 triliun yang harus direalisasikan, dan pemerintah memperkirakan percepatan penyerapan akan terjadi seiring berakhirnya kontrak kementerian/lembaga serta pembayaran proyek yang sedang berjalan pada akhir tahun .
Dari perspektif ekonomi, pengelolaan fiskal Indonesia hingga Oktober 2026 menunjukkan keseimbangan antara ekspansi dan disiplin. Defisit yang terkendali di level 1,47 persen PDB, ditopang oleh pertumbuhan pendapatan yang kuat dan surplus keseimbangan primer, memberikan ruang bagi pemerintah untuk tetap mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kredibilitas fiskal.
