ASIAWORLDVIEW – Prabowo mengumumkan bahwa Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Indonesia akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Hal ini dilakukan dengan tujuan merebut kembali kendali penetapan harga komoditas.
Dalam pidato pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027 serta Penjelasan Anggaran yang disampaikan pada 14 Agustus 2026 di Gedung DPR RI, Jakarta, Presiden Indonesia Prabowo Subianto membuat pengumuman bersejarah tersebut. Ini merupakan pendalaman alami dari “kebijakan ekspor satu pintu” pemerintah, tetapi juga dipandang sebagai langkah strategis bagi Indonesia untuk secara mendasar membentuk kembali posisinya di pasar komoditas global.
Presiden Prabowo secara blak-blakan menyoroti dilema ekonomi inti yang dihadapi Indonesia selama beberapa dekade. Sebagai produsen utama berbagai komoditas strategis global, Indonesia memegang peranan penting di sektor-sektor kunci seperti minyak sawit mentah, nikel, timah, batu bara, kopi, dan karet. Namun, harga kekayaan yang “berasal dari tanah dan keringat rakyat Indonesia” ini telah lama didominasi oleh bursa-bursa luar negeri seperti London Metal Exchange (LME).
“Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak memiliki komoditas tersebut dapat menentukan harganya? Ini tidak masuk akal. Kita memiliki komoditasnya, tetapi orang lain yang menentukan harganya.”
Pola “sumber daya di Indonesia, penetapan harga di luar negeri” ini berarti negara-negara produsen besar seperti eksportir timah terbesar di dunia ini terpaksa menerima harga yang ditetapkan pihak luar secara pasif, serta menanggung risiko yang timbul akibat fluktuasi harga tersebut. Presiden Prabowo mengajukan pertanyaan tajam terkait hal ini:
Misi inti BMKS adalah mengakhiri ketergantungan pada penetapan harga eksternal melalui pembentukan mekanisme penentuan harga yang dipimpin secara mandiri oleh Indonesia. Bursa ini akan beroperasi di bawah pengawasan ketat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan tujuan utama membangun Harga Acuan Indonesia.
Untuk mencapai tujuan ini, BMKS akan membangun ekosistem yang sangat terintegrasi dan transparan. Ekosistem ini akan menyatukan produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dalam satu platform yang diawasi secara ketat. Dengan meningkatkan transparansi data perdagangan, pemerintah bertujuan untuk meminimalkan ruang bagi penipuan dan manipulasi pasar, serta membangun pasar yang mendalam, transparan, likuid, dan dipercaya secara global.
