ASIAWORLDVIEW – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan penyaluran kredit perbankan untuk sektor UMKM di luar program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2025 belum maksimal. Menurutnya, masih terserap 19,4 persen dari total alokasi kredit nasional.
Dari total alokasi kredit perbankan sebesar Rp8.149 triliun pada 2025, hanya sekitar Rp1.580 triliun yang tersalurkan ke sektor UMKM. Angka ini masih jauh dari target 25 persen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang seharusnya mencapai Rp2.100 triliun.
“Total alokasi kredit perbankan sebesar Rp8.149 triliun pada 2025, hanya sekitar Rp1.580 triliun yang tersalurkan ke UMKM. Angka tersebut masih jauh dari target 25 persen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 atau yang seharusnya mencapai Rp2.100 triliun,” ia mengatakan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pembiayaan bagi UMKM masih terbatas, meskipun sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Perlindungan UMKM dari Ancaman Impor Ilegal
“Realisasi baru 19,4 persen, artinya masih ada sekitar 6 persen yang belum mampu kita penuhi,” ujar dia.
Sementara itu, Maman menyebut Rp6.569 triliun di antaranya atau 80,6 persen mengalir ke sekitar 50 korporasi besar. Evaluasi kredit di luar KUR akan menjadi prioritas agar pembiayaan benar-benar mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah.
Kesenjangan antara realisasi dan target menegaskan perlunya kebijakan lebih agresif dari perbankan maupun pemerintah untuk memperluas inklusi keuangan, memperkuat kapasitas UMKM, serta memastikan kontribusi mereka terhadap pembangunan ekonomi dapat optimal.
“Pemerintah terus mendorong pembiayaan KUR sebagai instrumen utama meningkatkan daya saing pelaku UMKM,” ia menambahkan.
