ASIAWORLDVIEW – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa ketidakpastian global masih akan membayangi perekonomian dunia dalam beberapa tahun ke depan. Menurutnya, kebijakan proteksionis yang ditempuh Amerika Serikat menjadi salah satu faktor utama yang menekan arus perdagangan dan investasi internasional.
Hal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global, sehingga prospek pada tahun 2026 dan 2027 diperkirakan tetap “suram.” Kondisi tersebut mencerminkan risiko yang tinggi bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, karena dapat memengaruhi stabilitas pasar keuangan, aliran modal, serta nilai tukar. Perry menekankan pentingnya langkah antisipatif dan kebijakan yang adaptif agar Indonesia mampu menjaga ketahanan ekonomi di tengah tekanan eksternal yang berkelanjutan.
“Penting untuk mengingat hal ini dan tetap waspada, seperti yang dianjurkan oleh Ronggowarsito,” kata Perry dalam Rapat Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, merujuk pada salah satu pujangga besar dalam budaya Jawa.
Baca Juga: HUT ke-80 RI: BPS Catat Penurunan Angka Kemiskinan, Naik Versi Bank Dunia
Ia mencatat bahwa kebijakan proteksionis Amerika Serikat telah membawa perubahan besar pada lanskap ekonomi global. Ketegangan politik terus berlanjut, dan belum jelas kapan hal itu akan berakhir. Ia juga menjelaskan bahwa prospek ekonomi global yang suram ditandai oleh lima karakteristik.
Pertama, kebijakan tarif Amerika Serikat terus berlanjut, menyebabkan penurunan perdagangan dunia, penurunan multilateralisme, dan peningkatan bilateralism dan regionalisme.
Kedua, pertumbuhan ekonomi global melambat, terutama di Amerika Serikat dan China. Sementara itu, Uni Eropa, India, dan Indonesia dianggap cukup kuat. Penurunan inflasi yang lebih lambat mempersulit kebijakan moneter bank sentral.
Ketiga, utang pemerintah dan suku bunga yang tinggi di negara-negara maju disebabkan oleh defisit fiskal yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan suku bunga tinggi dan beban fiskal di negara-negara berkembang.
Keempat, kerentanan dan risiko tinggi sistem keuangan global akibat transaksi produk derivatif yang berlebihan, terutama dana lindung nilai (hedge funds) dengan mesin perdagangan, berdampak pada arus modal keluar dan tekanan nilai tukar di pasar emerging.
Kelima, munculnya cryptocurrency dan stablecoin dari sektor swasta. Warjiyo menyatakan bahwa terdapat kekurangan regulasi dan pengawasan yang jelas terkait hal ini, sehingga diperlukan adanya mata uang digital bank sentral (CBDC).Ciri terakhir atau kelima adalah bahwa gejolak global telah berdampak negatif pada berbagai negara, termasuk Indonesia.
“Kita memerlukan respons kebijakan yang tepat. Mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan ketahanan, serta kemandirian,” kata Perry Warjiyo.
