ASIAWORLDVIEW – Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Padahal harga minyak mentah acuan Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) melonjak ke level USD112,81 per barel pada September 2026.
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, dalam forum Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa (13/10/2026), menjelaskan pemerintah akan menghitung ulang asumsi ekonomi utama untuk menilai dampak potensial dari kenaikan harga minyak global tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi maupun memperlebar defisit anggaran sebagai respons terhadap risiko ekonomi yang muncul.
“Pemerintah akan melakukan retargeting subsidi BBM untuk memastikan penyalurannya tepat sasaran kepada penerima yang berhak. Jadi menyeimbangkan antara menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas anggaran negara,” ia mengatakan.
Kenaikan ICP yang signifikan menjadi latar belakang utama dari pernyataan tersebut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bahwa ICP rata-rata mencapai US$112,81 per barel pada September 2026, naik US$23,38 dari USD89,43 pada Agustus.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Stok BBM Aman di Tengah Konflik Timur Tengah
Sementara, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaiman, menjelaskan bahwa kenaikan ini mencerminkan dinamika pasar minyak global yang dipengaruhi oleh ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan. Ia juga mencatat bahwa harga telah meningkat di semua benchmark internasional.
Lonjakan ICP sebesar US$23,38 dalam satu bulan merupakan guncangan yang cukup besar, terutama bagi negara net importir minyak seperti Indonesia. Setiap kenaikan harga minyak global berdampak langsung pada membengkaknya beban subsidi energi dan kompensasi, yang pada gilirannya menekan defisit anggaran.
“Jika tidak dikelola dengan hati-hati, tekanan ini dapat memicu kenaikan inflasi, melemahkan daya beli masyarakat, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi,” sebutnya.
Oleh karena itu, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan pilihan politik-ekonomi yang berat, karena berarti pemerintah harus menanggung selisih harga yang semakin besar antara harga keekonomian dan harga jual di tingkat konsumen.
Sementara itu, Pemerintah harus menjaga stabilitas harga agar tidak memicu gelombang inflasi baru yang dapat menggerus daya beli rumah tangga. Di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga kredibilitas fiskal agar tidak kehilangan kepercayaan pasar, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Strategi retargeting subsidi menjadi jalan tengah yang dipilih, dengan harapan beban subsidi dapat dikendalikan tanpa harus menaikkan harga di tingkat konsumen. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada akurasi data penerima, efektivitas sistem distribusi, dan konsistensi pengawasan.
