ASIAWORLDVIEW – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pemerintah kini aktif mencari negara-negara dengan kelebihan pasokan bahan bakar untuk memastikan ketersediaan stok nasional tetap aman. Langkah ini diambil setelah metode pengadaan melalui tender tidak lagi efektif akibat minimnya penawar, terutama sejak pecahnya konflik di Timur Tengah yang membuat Indonesia kehilangan sekitar 25 persen sumber impor.
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaeman, Senin (5/10/2026). Ia menjelaskan bahwa strategi pencarian langsung ini memang berpotensi membuat harga lebih tinggi dibandingkan pengadaan standar, namun tetap diperlukan demi menjaga cadangan nasional yang saat ini berada di kisaran 18–20 hari.
“Hal yang kami lakukan saat ini adalah berupaya memastikan ketersediaan stok nasional,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kementerian tersebut, Laode Sulaeman, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026.
Baca Juga: ESDM Dorong Kemitraan Teknologi Migas dengan AS, Target 1 Juta Barel per Hari
“Pendekatan ini berbeda dari metode pengadaan sebelumnya, yang mengandalkan tender. Perubahan ini dipicu oleh kurangnya peserta tender setelah pecahnya konflik di Timur Tengah,” tambahnya.
Ia menyatakan bahwa Indonesia kehilangan 25 persen sumber impornya setelah pecahnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada awal 2026.
“Sebelumnya, Pertamina mengadakan tender, tetapi kini hampir tidak ada penawar. Oleh karena itu, kami harus mencari negara-negara yang memiliki stok berlebih,” ujarnya.
Akibatnya, Laode mencatat bahwa pembelian bahan bakar dengan cara ini berpotensi membuat harga menjadi lebih tinggi daripada metode pengadaan standar.
“Kami harus mencari negara-negara yang memiliki stok berlebih. Kami membeli dengan harga yang berpotensi lebih tinggi daripada pengadaan standar,” kata Laode.
Sementara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa pemerintah menjamin harga bahan bakar bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sementara harga BBM non-subsidi akan tetap mengikuti fluktuasi pasar. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas energi di tengah gejolak geopolitik global.
