ASIAWORLDVIEW – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya kolaborasi antara perusahaan minyak swasta dan Pertamina untuk menjamin ketersediaan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional di tengah isu kelangkaan yang melanda sejumlah SPBU swasta. Dalam pernyataannya, Bahlil menyarankan agar kerja sama dilakukan secara business-to-business (B2B), mengingat stok BBM nasional masih mencukupi dan dapat dialokasikan untuk kebutuhan tambahan.
“Mengapa? Karena penting bagi sektor-sektor industri yang berdampak pada kehidupan masyarakat untuk berada di bawah kendali negara agar segala sesuatunya berjalan lancar,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa pemerintah tidak memberikan kuota impor kepada perusahaan swasta, dengan menyebut bahwa kuota tahun 2025 telah ditingkatkan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahlil menekankan bahwa isu ini bukan soal persaingan usaha, melainkan soal pemenuhan hajat hidup orang banyak yang sebaiknya dikuasai negara secara adil dan transparan.
Baca Juga: Krisis BBM di SPBU Swasta Jakarta, Shell dan BP-AKR Kehabisan Stok Bensin RON 92 dan 95
Ia juga memastikan bahwa SPBU swasta seperti Shell dan BP-AKR telah bertemu dengan tim Kementerian ESDM untuk membahas solusi pasokan, dan bahwa koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terus dilakukan untuk menjaga stabilitas distribusi energi nasional
“Kerja sama dengan Pertamina sangat penting, karena bahan bakar merupakan kebutuhan vital yang harus dikendalikan oleh negara untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” ia menambahkan.
Tim khusus pun dibentuk untuk memantau distribusi bahan bakar secara nasional, katanya. Selain itu, menurut menteri, pemerintah telah memberikan tambahan 10 persen impor bahan bakar untuk perusahaan swasta, sehingga membantah anggapan adanya pembatasan impor.
“Misalnya, Perusahaan ‘A’ menerima 1 juta kiloliter pada 2024, dan pada 2025, kami mengizinkan mereka mengimpor 1 juta ditambah 10 persen tambahan, total 1,1 juta kiloliter. Ini menunjukkan bahwa klaim bahwa kami tidak memberikan kuota impor yang memadai adalah salah,” jelasnya.
Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau kondisi yang sedang berlangsung, termasuk dampak potensial kelangkaan bahan bakar terhadap lapangan kerja, untuk memastikan bahwa kelangkaan di stasiun bahan bakar yang dioperasikan oleh perusahaan swasta akan diatasi dengan bantuan Pertamina.
