ASIAWORLDVIEW – Pemerintah Korea Selatan baru-baru ini mengeluarkan travel warning bagi warganya yang hendak berkunjung ke Bali, menyusul meningkatnya kasus kriminalitas serius yang melibatkan warga negara asing di sejumlah destinasi wisata populer. Kondisi ini berdampak pada sektor pariwisata.
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa, menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait peringatan perjalanan atau travel warning yang dikeluarkan oleh pemerintah Korea Selatan. Semua kondisi, jelasnya, harus, diinformasikan dengan akurat.
“Saya pikir kita akan koordinasi terus dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ya. Dan tentu pendekatan diplomatik juga kami terus lakukan koordinasi dengan pemerintah di sana dan utamanya dengan Kemlu,” ujar Ni Luh saat ditemui di Jakarta, Sabtu (11/4/2026).
Baca Juga: Pariwisata Kesehatan, Fokus Strategis Indonesia dalam Kerja Sama dengan Jepang
Kemenpar dapat menyesuaikan strategi promosi dan pengelolaan destinasi wisata agar tetap kondusif. Selain itu, memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Sinergi dengan Kemlu juga diharapkan mampu memperkuat diplomasi pariwisata Indonesia.
Dampak dari travel warning, tambahnya, dapat diminimalisasi dan citra Indonesia sebagai destinasi wisata tetap terjaga di mata dunia.
Sementara, kolaborasi tersebut, Kemenpar dapat memanfaatkan dukungan Kemlu. Bahkan, melakukan promosi destinasi unggulan, serta pengembangan program pariwisata berkelanjutan yang selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia.
Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, memperluas peluang investasi di sektor pariwisata, dan memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi yang aman, menarik, serta berdaya saing tinggi di dunia.
