ASIAWORLDVIEW – Penyesuaian harga bahan bakar seiring lonjakan harga minyak global menjadi isu penting. Hal itu karena langsung berdampak pada anggaran negara dan daya beli masyarakat.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga. Ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian harga BBM akibat lonjakan harga minyak global yang mengancam anggaran negara.
Saat harga minyak dunia naik tajam, biaya impor dan subsidi energi ikut membengkak, sehingga menambah tekanan fiskal pemerintah. Ia juga menyerukan langkah-langkah perlindungan bagi konsumen.
“Harga minyak global telah meroket hingga sekitar USD140 per barel, atau kira-kira dua kali lipat dari asumsi harga minyak mentah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026,” ia menyatakan.
Baca Juga: Dampak Konflik Timur Tengah: Tarif Pengiriman Naik, Arus Barang Tersendat
“Ini bukanlah situasi normal; hal ini membutuhkan respons yang cepat dan terukur. Pemerintah harus tetap fleksibel dalam merespons guncangan eksternal,” ia menambahkan.
Setiap kenaikan harga minyak sebesar USD1 dapat menambah tekanan fiskal hingga Rp6 triliun atau sekitar USD352 juta. Lonjakan tersebut, tambahnya, sebagian dengan kekhawatiran keamanan yang memengaruhi pengiriman minyak melalui Selat Hormuz, rute transit global yang penting, di tengah perang yang sedang berlangsung antara AS dan Israel dengan Iran.
Ia memperingatkan bahwa kegagalan bertindak dapat memperlebar beban fiskal seiring dengan terus meningkatnya biaya subsidi dan kompensasi. Pendekatan ini sejalan dengan seruan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk menerapkan kebijakan responsif guna mengatasi volatilitas pasar global.
