ASIAWORLDVIEW – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sedang bersiap untuk menandatangani perintah eksekutif yang akan mengizinkan aset alternatif, seperti kripto, properti, dan ekuitas swasta. Langkah ini dimasukkan ke dalam rencana pensiun 401(k).
Menurut laporan dari Bloomberg, Presiden AS Donald Trump akan menyetujui perintah eksekutif yang memungkinkan warga AS untuk mendiversifikasi rencana pensiun 401(k) mereka dengan memasukkan aset alternatif seperti kripto, properti, dan ekuitas swasta. Langkah ini merupakan bagian dari rencana Trump untuk meningkatkan kebebasan finansial dan memperkuat peran Amerika Serikat dalam teknologi keuangan baru.
Perintah eksekutif tersebut diperkirakan akan ditandatangani pada Kamis (7/8/2025). Departemen Tenaga Kerja AS akan mengevaluasi kembali aturan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keamanan Pensiun Karyawan 1974 (ERISA). Fokusnya akan pada aturan mengenai penambahan aset alternatif dalam portofolio pensiun.
Baca Juga: Rencana Donald Trump Ganti Gubernur Fed Dorong Rally Kripto Global
Memperbolehkan produk pasar swasta dalam akun 401(k) dapat membuka akses ke sekitar USD12,5 triliun investasi pensiun untuk opsi yang sebelumnya hanya tersedia bagi investor terakreditasi tertentu. Pendukung percaya bahwa memasukkan opsi seperti cryptocurrency dan ekuitas swasta dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi penyimpan dana dan peluang untuk imbal hasil yang lebih tinggi.
Perintah Trump juga akan meminta Menteri Tenaga Kerja Lori Chavez-DeRemer untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga kunci seperti Departemen Keuangan dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Kerjasama ini bertujuan untuk mengeksplorasi perubahan yang dapat memudahkan penabung pensiun individu mengakses opsi investasi alternatif.
Tindakan eksekutif ini merupakan langkah terbaru dalam serangkaian kebijakan pro-kripto yang diambil oleh pemerintahan Trump. Awal tahun ini, Trump mengeluarkan perintah untuk mendirikan Cadangan Bitcoin Strategis dan cadangan aset digital yang lebih luas guna memperkuat dominasi Amerika Serikat dalam ekonomi digital.
Selain itu, pemerintahan tersebut merilis laporan kripto bertebal 166 halaman, yang disusun oleh Kelompok Kerja Aset Digital. Laporan tersebut menggambarkan rencana ambisius untuk peran negara dalam ekonomi aset digital. Laporan tersebut mendesak regulator untuk mempermudah adopsi kripto dan menyederhanakan aturan kepatuhan.
