ASIAWORLDVIEW – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 telah dirancang untuk mendukung kesejahteraan yang merata di daerah. Menurutnya, pembangunan prioritas nasional.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dirancang sebagai instrumen negara untuk mencapai agenda pembangunan prioritas nasional, serta untuk melaksanakan fungsi alokasi dan distribusi demi kesejahteraan yang merata melalui transfer ke daerah,” katanya.
Ia menekankan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di negara besar seperti Indonesia bersifat dinamis, sehingga memerlukan perbaikan kebijakan yang berkelanjutan.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Pemerintah Berhati-hati Kelola APBN, Defisit di Bawah 3%
“Rencana Pembangunan Daerah (TKD) yang diuraikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bertujuan untuk mendukung daya saing melalui pengeluaran produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan kekuatan perpajakan daerah,” sebutnya.
Dengan demikian, TKD diharapkan dapat meningkatkan dampak langsungnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan daerah.
Menurutnya, anggaran negara adalah alat untuk menyatukan bangsa. Oleh karena itu, katanya, dia berkomitmen untuk melanjutkan upaya memperkuat dan memelihara ikatan sosial, politik, ekonomi, dan keuangan antar daerah melalui anggaran negara.
