ASIAWORLDVIEW – Keanggotaan Indonesia di BRICS turut memengaruhi keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mempertahankan tarif impor 32% terhadap produk Indonesia. Meskipun alasan utama yang dikemukakan Trump adalah defisit perdagangan dan perlunya “tarif timbal balik”, sejumlah analis dan pejabat menyebut bahwa faktor geopolitik juga berperan, terutama terkait posisi Indonesia di BRICS.
Dalam pernyataannya, Trump menyatakan bahwa negara yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS bisa dikenai tambahan tarif 10%. Dalam suratnya kepada Presiden Prabowo, Trump menegaskan bahwa tarif 32% adalah bentuk respons terhadap ketidakseimbangan perdagangan, namun juga menyebut bahwa tarif bisa naik jika Indonesia mengambil kebijakan yang dianggap “anti-Amerika”.
Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan, Selasa (8/7/2025), Indonesia terus memperluas ekspornya ke pasar global. Ia mencatat bahwa memperluas akses pasar internasional adalah bagian dari arahan strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat posisi perdagangan Indonesia di tengah dinamika global yang berubah.
Baca Juga: Wamen Thomas Djiwandono: NDB oleh BRICS, Berbeda dengan IMF
“Dalam arahan tersebut, Presiden juga menginstruksikan kami untuk bekerja meningkatkan atau memperluas akses ke pasar global,” katanya setelah membuka program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Segitiga (SSTC) 2025 tentang promosi perdagangan dan investasi untuk negara-negara Afrika di Jakarta.
Indonesia saat ini sedang mengejar kerja sama perdagangan dengan Peru, Kanada, dan Tunisia melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor.
“Kami memiliki beberapa perjanjian perdagangan, seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru (CEPA), dan juga sedang bekerja sama dengan Kanada dan Tunisia,” katanya.
Namun pemerintah masih menunggu pengumuman resmi dari AS mengenai kebijakan tarif, yang masih dalam negosiasi. Menurutnya, tim negosiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang berada di AS untuk memperjuangkan kepentingan perdagangan Indonesia.
