ASIAWORLDVIEW – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa arah strategi kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia untuk tahun 2026 akan berfokus pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh. Ini merupakan respons terhadap situasi global yang makin tidak pasti akibat konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan perlambatan pertumbuhan dunia.
“Ketika kita tidak mampu — dan tidak akan pernah mampu — mengendalikan kondisi global, maka ketahanan nasional harus ditingkatkan,” ujarnya dalam Rapat Paripurna ke-21 DPR di Jakarta pada hari Selasa (1/7/2025).
Dia menjelaskan bahwa fokus utama kebijakan 2026 akan mencakup pencapaian swasembada pangan dan energi, peningkatan kualitas pendidikan, percepatan industrialisasi nasional, dan pencapaian tujuan strategis lainnya.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani: Pemerintah Berhati-hati Kelola APBN, Defisit di Bawah 3%
“Prioritas-prioritas ini membentuk dasar untuk memperkuat pertahanan nasional dan ketahanan di tengah dunia yang semakin multipolar dan tidak terduga,” ia menambahkan.
Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat bergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar untuk membangun ketahanan. Meskipun pemerintah memainkan peran penting, mereka tidak boleh menjadi aktor utama dalam ekonomi; partisipasi sektor swasta tetap penting.
“Intervensi pemerintah harus proporsional — berfokus pada memperbaiki kegagalan pasar dan mempromosikan keadilan, kesetaraan sosial, dan kesejahteraan publik,” jelasnya.
Melalui pendekatan ini, pemerintah bertujuan untuk mencegah kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi diterjemahkan menjadi kemakmuran yang merata.
“Prinsip inti adalah mencapai kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar,” kata Indrawati. “Kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin orang.”
