ASIAWORLDVIEW – Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025, terutama disebabkan oleh penurunan harga makanan, minuman, dan tembakau. Meskipun terjadi deflasi bulanan, inflasi tahunan tetap berada di angka 1,6%.
Deputi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk Statistik Pudji Ismartini mengatakan, Selasa (3/6/2025), deflasi bulanan Indonesia pada Mei 2025 sebesar 0,37% jauh lebih dalam dibandingkan Mei 2024, yang hanya mencatat deflasi 0,03%. Penurunan harga terutama dipicu oleh komoditas pangan, seperti beras, daging ayam ras, dan ikan segar, serta sektor transportasi yang mengalami penurunan tarif.
“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang deflasi terbesar pada Mei 2025 pada 0,41 persen bulan ke bulan,” kata Pudji.
Baca Juga: BPS Catat Surplus Perdagangan Indonesia Alami Penurunan Tajam
Penurunan harga terutama dipengaruhi oleh komoditas pangan, seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan ikan segar, yang mengalami penurunan harga signifikan. Selain itu, kelompok administered prices, seperti tarif angkutan antarkota dan harga BBM nonsubsidi, juga mengalami penurunan setelah lonjakan harga pada bulan sebelumnya.
“Kontributor utama adalah cabai merah, cabai mata burung, bawang merah, dan bawang putih.”
Bawang merah menyusul dengan 0,09 poin persentase, sementara bawang putih berkontribusi 0,04 poin persentase terhadap deflasi. Selain itu, ikan segar dan daging ayam broiler juga berperan dalam penurunan harga, meskipun dampaknya lebih kecil.
Data BPS juga mengungkapkan penurunan tajam dalam impor bawang putih selama empat bulan pertama tahun ini. Antara Januari dan April 2025, Indonesia mengimpor 82.600 ton bawang putih, turun 14,05 persen tahun-ke-tahun. Dalam istilah nilai, impor mencapai USD114,8 juta, turun 8,45 persen dari periode yang sama pada tahun 2024.
Kemerosotan impor bawang putih datang di tengah meningkatnya kekhawatiran atas harga bawang putih yang mudah menguap. Pemerintah saat ini sedang menyusun kebijakan harga referensi untuk bawang putih untuk menstabilkan harga domestik. Pejabat juga menyiapkan sanksi untuk importir yang gagal memenuhi kuota impor yang disetujui.
