ASIAWORLDVIEW – Presiden terpilih Donald Trump berjanji untuk mengimplementasikan beberapa inisiatif jika dia mengalahkan Kamala Harris dalam pemilihan 2024. Kondisi ini termasuk rencana untuk menghapuskan pajak penghasilan pribadi dengan imbalan setidaknya 10% tarif untuk semua barang impor penting dan tarif 60% untuk produk yang diimpor dari China.
Donald Trump dan hubungannya dengan kebijakan pajak telah menjadi bahan perdebatan yang signifikan sepanjang karier politiknya, terutama selama masa kepresidenannya dan setelah transaksi bisnisnya. Topik tentang Trump dan pajak mencakup berbagai masalah, termasuk pemotongan pajak, pengembalian pajak pribadinya, pajak perusahaan, dan pertanyaan hukum dan etika seputar praktik keuangannya.
Kantor Anggaran Kongres memperkirakan rencana Trump untuk memperluas Pemotongan Pajak dan Undang-Undang Pekerjaan tahun 2017 akan menelan biaya USD3,2 triliun selama 10 tahun dan $ 10,3 triliun selama 30 tahun ke depan.
Baca Juga: Harga Memecoin Meningkat, Dampak Hasil Pemilu Awal Mayoritas Suara untuk Donald Trump
Penn Wharton Budget Model, sebuah proyek penelitian non-partisan di University of Pennsylvania, menunjukkan bahwa proposal pajak Trump menguntungkan para pekerja Amerika di berbagai kelompok pendapatan setelah pemilihan umum. Apalagi banyak pemilih menganggap ekonomi sebagai perhatian utama mereka.
Trump dan pendukungnya berargumen bahwa pemotongan pajak ini akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dengan menciptakan lapangan kerja dan mendorong investasi perusahaan. Trump memandang pemotongan pajak sebagai cara untuk mengurangi hambatan bagi bisnis dan merangsang ekonomi, serta memperbaiki daya saing AS di tingkat internasional.
Proyek Wharton memperkirakan bahwa rencana pajak Trump akan meningkatkan defisit primer negara sebesar USD5,8 triliun selama 10 tahun dengan basis konvensional dan USD4,1 triliun dengan basis dinamis, menurut laporan tersebut.
