ASIAWORLDVIEW – Badan legislatif Rusia, yakni Duma Negara, telah mengesahkan undang-undang kripto bersejarah yang memberikan kerangka regulasi komprehensif bagi aset digital di negara tersebut. Regulasi ini mencakup aturan bagi bursa kripto, lembaga penyimpanan digital, serta aktivitas penerbitan dan penambangan aset kripto.
Menurut laporan TASS, Duma Negara Rusia, majelis rendah parlemen, telah mengesahkan undang-undang yang memberikan kerangka kerja komprehensif untuk peredaran aset kripto dan hak digital di negara tersebut. Undang-undang kripto ini juga menetapkan aturan bagi bursa kripto, lembaga penyimpanan digital, dan pelaku pasar.
Undang-undang ini juga memberikan kejelasan mengenai status aset digital dan hak-hak pelaku pasar, meski tetap mempertahankan larangan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran domestik. Pengesahan ini terjadi di tengah penundaan Senat AS dalam membahas CLARITY Act, yang menghadapi tenggat waktu ketat menjelang reses Agustus.
Baca Juga: Industri Kripto Ragukan Pengesahan Kejelasan RUU 2025
Kontras antara langkah cepat Rusia dan proses berlarut-larut di AS menyoroti perbedaan pendekatan regulasi kripto global, sekaligus menegaskan posisi Rusia sebagai salah satu negara yang lebih proaktif dalam menetapkan aturan main bagi industri aset digital.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyetujui ketentuan etika dalam CLARITY Act, yang menjadi terobosan besar dalam pembahasan RUU kripto tersebut. Masih belum pasti apakah Senat akan mengesahkan RUU tersebut sebelum masa reses Agustus.
Undang-undang kripto Rusia tetap mempertahankan larangan penggunaan kripto sebagai alat pembayaran di dalam negeri. Undang-undang tersebut juga melarang penyebaran informasi, termasuk iklan, serta pembayaran barang dan jasa menggunakan kripto.
Terdapat pengecualian terhadap larangan pembayaran kripto, termasuk untuk penyelesaian transaksi perdagangan luar negeri. Pembayaran kripto juga diizinkan jika diperoleh melalui penambangan, untuk pembayaran biaya yang ditetapkan oleh aturan sistem informasi terkait, serta untuk penyelesaian transaksi yang melibatkan sekuritas, aset kripto, atau hak digital.
Undang-undang kripto tersebut akan diajukan ke meja Presiden Putin untuk persetujuannya. Sementara itu, undang-undang tersebut akan mulai berlaku pada 1 September tahun ini.
