ASIAWORLDVIEW – Di tengah lonjakan penipuan digital yang semakin canggih dan meresahkan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas ekosistem keuangan digital. Dalam semangat itulah Mastercard, Global Anti-Scam Alliance (GASA), dan Indosat Ooredoo Hutchison meluncurkan laporan bertajuk “State of Scams in Indonesia 2026”.
Ini menjadi dokumen komprehensif yang memetakan lanskap penipuan di Indonesia. Selain itu, mengidentifikasi tren dan modus operandi terbaru, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah praktis bagi para pemangku kepentingan.
Penipuan digital di Indonesia telah mencapai titik kritis. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan lebih dari 737 ribu laporan penipuan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) hingga Oktober 2026, dengan dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp967,5 miliar. Namun, angka-angka ini hanya mewakili sebagian kecil dari total penipuan yang terjadi, karena banyak korban yang tidak melapor karena rasa malu, kurangnya kepercayaan pada proses hukum, atau ketidaktahuan tentang saluran pelaporan.
“Penipu semakin memanfaatkan kecerdasan artifisial (AI), deepfake, dan rekayasa sosial untuk mengelabui korban, menciptakan ancaman yang tidak lagi terbatas pada platform tertentu tetapi merambah ekosistem digital secara keseluruhan—dari perbankan dan e-commerce hingga media sosial dan layanan pesan instan,” sebut wakil OJK.
Baca Juga: Pakar: Gangguan Digital Global Jadi Peringatan, Indonesia Diminta Perkuat Ketahanan Siber
Laporan “State of Scams in Indonesia 2026” hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam dan berbasis data tentang fenomena ini. Dengan menggabungkan perspektif dari sektor keuangan (Mastercard), organisasi nirlaba yang fokus pada isu penipuan (GASA), dan operator telekomunikasi (Indosat Ooredoo Hutchison), laporan ini menawarkan gambaran holistik tentang bagaimana penipuan beroperasi, siapa yang paling rentan, dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya.
Aileen Goh, Country Manager, Indonesia & Timor-Leste, Mastercard & Vice-Chair GASA Indonesia Chapter menekankan bahwa penipuan bukanlah masalah yang dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
“Penipu tidak mengenal batas sektor atau yurisdiksi. Mereka memanfaatkan celah yang muncul ketika bank, operator telekomunikasi, platform digital, dan regulator bekerja secara terpisah,” ujarnya.
Menurutnya, Mastercard sebagai perusahaan teknologi pembayaran global memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyediakan solusi keamanan bagi nasabahnya, tetapi juga berkontribusi pada upaya kolektif untuk meningkatkan literasi keamanan digital di masyarakat.
“Kami percaya bahwa kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil—adalah fondasi untuk membangun ketahanan yang berkelanjutan terhadap ancaman penipuan,” tambahnya.
Mastercard telah mengembangkan berbagai solusi berbasis AI dan analitik perilaku untuk mendeteksi transaksi mencurigakan secara real-time. Ia menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup tanpa edukasi dan kesadaran pengguna.
Sementara itu, Erik van der Veen dari UNODC membawa perspektif yang lebih luas tentang penipuan sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi lintas negara. Ia menyoroti bahwa banyak operasi penipuan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terkait dengan jaringan kriminal yang beroperasi dari luar negeri, memanfaatkan pusat-pusat penipuan (scam centers) yang mempekerjakan korban perdagangan manusia.
“Penipuan bukan hanya masalah kerugian finansial; ia terkait dengan kejahatan yang lebih besar, termasuk pencucian uang, perdagangan manusia, dan kejahatan siber,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dan harmonisasi regulasi untuk memerangi akar masalah, sekaligus melindungi konsumen di tingkat nasional. UNODC, melalui kantornya di Indonesia dan hubungannya dengan ASEAN, mendukung upaya penguatan kapasitas penegak hukum dan regulator dalam menghadapi ancaman ini.

One thought on “Penipu Manfaatkan AI dan Deepfake, Indonesia Perkuat Perlindungan Konsumen”