ASIAWORLDVIEW – Badan pengawas Australia mengajukan gugatan hukum terhadap platform pesan terenkripsi Telegram terkait dugaan kegagalan dalam menghapus konten yang mendukung terorisme. Hal ini terjadi sehari setelah Rusia mendakwa pendiri dan CEO perusahaan tersebut, Pavel Durov, atas tuduhan memfasilitasi aktivitas teroris.
Komisi eSafety Australia Memulai Tindakan Hukum Terhadap Telegram Komisi eSafety Australia memulai proses sanksi perdata di pengadilan federal terhadap Telegram atas dugaan kegagalan dalam mendeteksi dan menghapus materi yang mendukung terorisme. Tindakan ini dilakukan setelah penyelidikan selama setahun di tengah maraknya video eksekusi teroris dan penembakan massal di platform tersebut.
Otoritas pengatur internet tersebut menyatakan bahwa Telegram gagal mematuhi kewajiban keamanan sistemik berdasarkan Standar Layanan Elektronik yang Relevan dalam Undang-Undang Keamanan Daring. Otoritas tersebut telah mengambil tindakan untuk mencegah materi yang melanggar hukum seperti eksploitasi dan pelecehan seksual anak, materi yang mendukung terorisme, serta kejahatan dan kekerasan ekstrem.
Komisaris eSafety Australia, Julie Inman-Grant, mengatakan gugatan hukum tersebut diajukan terhadap Telegram karena gagal menghapus materi “pro-teror” sesuai dengan Undang-Undang Keamanan Daring. Platform tersebut menghadapi denda maksimum sebesar USD38 juta.
Baca Juga: Hadapi Krisis Digital, Indonesia Catat Serangan Siber Tertinggi di Asia Tenggara
Inman-Grant mengatakan Telegram membiarkan konten yang “terkait dengan beberapa tindakan kekerasan ekstremis paling terkenal dalam sejarah baru-baru ini” tetap online setelah menerima pemberitahuan, termasuk video penembakan masjid Christchurch tahun 2019 dan penembakan Buffalo pada Mei 2022.
Telegram menghadapi tekanan global yang semakin intensif terkait moderasi konten. Namun, perusahaan tersebut tetap berkomitmen pada kebijakan privasinya dan menolak memberikan akses backdoor. Baru-baru ini, Pavel Durov mengumumkan pembaruan besar pada jaringan Telegram serta penurunan biaya transaksi hingga hampir nol.
Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) mendakwa Pavel Durov atas tuduhan memfasilitasi kegiatan teroris. Badan keamanan tersebut juga mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap Durov, sehingga namanya masuk dalam daftar buronan internasional.
Pihak berwenang Prancis juga telah menyelidiki Pavel Durov terkait tuduhan bahwa Telegram gagal menangani aktivitas kriminal dan konten ilegal di platformnya. Jaksa penuntut mengemukakan kekhawatiran bahwa Telegram tidak cukup bekerja sama dengan permintaan penegak hukum.
