ASIAWORLDVIEW – Tenaga surya kini ditempatkan sebagai prioritas utama transisi energi Indonesia menuju pembangunan industri yang lebih ramah lingkungan. Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bukan sekadar proyek energi, melainkan strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mempercepat pencapaian target energi terbarukan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius sebesar 100 gigawatt (GW) kapasitas tenaga surya dalam dua hingga tiga tahun. Kemudian diperkuat oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai agenda prioritas.
“Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, prioritas kami juga mencakup energi hijau, khususnya transformasi menuju industri berbasis tenaga surya, dengan target kapasitas sekitar 100 gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun,” kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (20/8/2026).
Program ini mencakup de-dieselisasi, yaitu penggantian pembangkit listrik berbahan bakar diesel di pulau-pulau kecil dengan PLTS, sehingga tidak hanya menekan emisi karbon tetapi juga meningkatkan efisiensi energi di daerah terpencil. Untuk mewujudkan target besar ini, Indonesia membutuhkan kolaborasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra internasional seperti Jerman yang memiliki pengalaman dan teknologi maju dalam energi hijau. Dukungan pendanaan dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$21,4 miliar juga menjadi fondasi penting, meski realisasi pemanfaatannya masih perlu dipercepat.
Baca Juga: Ulang Tahun ke-59, Solidaritas ASEAN Buktikan Ketahanan Ekonomi Kawasan
Sebelumnya, Presiden Prabowo menetapkan target perluasan kapasitas pembangkit tenaga surya menjadi 100 GW sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mencapai 100 persen pembangkitan listrik dari energi terbarukan dalam satu dekade ke depan.
Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) telah dimasukkan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) perusahaan listrik milik negara PT PLN hingga tahun 2034, dengan target kapasitas sebesar 17,1 GW.
“Menurut saya, prioritas tahun ini adalah program de-dieselisasi, atau penggantian pembangkit listrik berbahan bakar diesel, yang melibatkan konversi sistem pembangkitan listrik di pulau-pulau kecil dari diesel ke tenaga surya,” kata Hartarto.
Untuk mencapai target ini, ia mengatakan Indonesia membutuhkan kerja sama dari para pemangku kepentingan terkait, termasuk kemitraan strategis dengan negara-negara sahabat seperti Jerman. Selain itu, ia mengatakan bahwa Jerman juga merupakan mitra strategis dalam Just Energy Transition Partnership (JETP).
“Ini berarti kita akan membutuhkan teknologi dan barang modal. Peluang ini terbuka bagi partisipasi Jerman, mengingat transformasi ini baru saja diumumkan oleh Presiden beberapa waktu lalu,” kata menteri tersebut.
Menurutnya, Indonesia telah menerima komitmen pendanaan internasional sebesar USD21,4 miliar di bawah JETP untuk mendukung transisi energi bersih dan dekarbonisasi. Tenaga surya diharapkan menjadi tulang punggung transisi energi Indonesia, membuka peluang investasi, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030.
“Indonesia telah mengalokasikan sekitar USD21 miliar, namun kemajuannya cukup lambat. Sejauh ini, baru sekitar US$4 miliar yang telah dimanfaatkan. Kita harus bergerak lebih cepat,” tegasnya.
