ASIAWORLDVIEW – Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa Indonesia tengah mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) atau biofuel. Hal ini dilakukan sebagai respons strategis terhadap gejolak geopolitik yang mengancam keamanan pasokan energi nasional.
“Pengembangan program-program tersebut—terutama biofuel—mendapatkan momentum akibat konflik yang saat ini terjadi di Timur Tengah,” sebutnya, dalam acara Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Ia menyoroti betapa rapuhnya rantai pasok energi Indonesia karena ketergantungan pada impor dari negara-negara Timur Tengah. Kondisi ini tidak hanya menciptakan kerentanan pasokan, tetapi juga memperbesar risiko ekonomi makro: ketika harga minyak dunia melonjak atau jalur pelayaran terganggu, defisit transaksi berjalan melebar, nilai tukar tertekan, dan inflasi energi merambat ke seluruh perekonomian.
Baca Juga: Menteri Rosan Roeslani: KITAS Terbit 6 Hari, Dorong Kepastian Investasi
“Kami semua menyadari betapa rentannya perekonomian negara apabila terlalu bergantung pada sumber energi dari luar negeri, terlebih dari kawasan dengan situasi politik yang tidak stabil,” ucap Hashim.
Berlandaskan kesadaran tersebut, Indonesia berkomitmen melanjutkan pengembangan BBN, baik berupa biodiesel B50 maupun bioetanol E20. Saat ini, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan biodiesel B50 secara nasional. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penyaluran B50 di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mencapai 100 persen pada Oktober 2026. Dari perspektif ekonomi, B50—campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar—memiliki beberapa implikasi penting.
Ia mengurangi ketergantungan pada impor solar, sehingga memperbaiki neraca perdagangan dan mengurangi tekanan terhadap rupiah. Selain itu, menciptakan permintaan domestik yang stabil bagi minyak sawit, yang dapat membantu menyerap produksi petani dan menjaga harga tetap kompetitif.
Pengembangan biodiesel mendorong investasi di industri hilir, termasuk pabrik pengolahan, logistik, dan infrastruktur pencampuran. Namun, tantangan tetap ada: kebutuhan bahan baku yang besar, fluktuasi harga minyak sawit dunia, serta persaingan penggunaan lahan untuk pangan dan energi harus dikelola dengan tata kelola yang hati-hati agar tidak menimbulkan distorsi pasar.
Pemerintah mendorong penerapan bioetanol E20—campuran 20 persen etanol dalam bensin—untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Pemerintah berencana menerapkan E20 pada 2029, meskipun Kementerian ESDM menegaskan bahwa realisasinya sangat bergantung pada kesiapan pasokan bahan baku.
Penggunaan E20 untuk sektor non-PSO, kebutuhan pasokan bioetanol diperkirakan membutuhkan sekitar 20 pabrik dengan kapasitas paling kecil 40.000 kiloliter per tahun. Ini menunjukkan bahwa transisi ke E20 bukan sekadar keputusan kebijakan, melainkan proyek industri berskala besar yang menuntut investasi modal, teknologi fermentasi, penyediaan bahan baku (seperti molases, jagung, atau singkong), serta pengembangan rantai pasok yang efisien. Jika berhasil, E20 dapat mengurangi impor bensin, menciptakan lapangan kerja di daerah penghasil bahan baku, dan mendukung agenda transisi energi. Namun, jika pasokan tidak siap, mandatori dapat menimbulkan kelangkaan, kenaikan harga, dan ketidakpastian bagi konsumen maupun pelaku usaha.
