ASIAWORLDVIEW – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menilai pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi akan mempercepat pelaksanaan program hilirisasi dan transisi energi pemerintah. Menurutnya, keberadaan kementerian koordinator membuat pekerjaan menjadi lebih komprehensif dan mempercepat eksekusi, terutama karena dua agenda besar tersebut selama ini tersebar di beberapa kementerian dan lembaga.
“Dengan adanya kementerian koordinator untuk hilirisasi dan juga transisi energi, saya yakin akan membuat pekerjaan lebih komprehensif dan lebih mempercepat,” kata Menteri Rosan seusai pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Pemerintah tidak hanya menambah struktur kelembagaan, tetapi berupaya mengatasi persoalan klasik koordinasi lintas sektor—sebuah faktor yang sering menentukan apakah target investasi dan transisi energi tercapai atau justru tersendat di tengah jalan. Jadi, semua beriringan dengan baik.
Ia mencontohkan program pemerintah untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) sebagai salah satu program prioritas. Dari jumlah tersebut, sekitar 13 GW kapasitas listrik berbasis diesel akan digantikan secara bertahap dengan energi surya.
“Kurang lebih itu ada 13 gigawatt yang akan kita coba ganti secara bertahap dengan cepat dengan panel surya,” jelasnya.
Baca Juga: Menteri Rosan Roeslani: KITAS Terbit 6 Hari, Dorong Kepastian Investasi
Langkah ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, substitusi diesel ke surya berpotensi menurunkan biaya pokok penyediaan listrik di daerah-daerah terpencil yang selama ini bergantung pada bahan bakar fosil mahal. Kedua, program ini menciptakan permintaan domestik terhadap panel surya, inverter, baterai, dan komponen pendukung lain, yang dapat mendorong perkembangan industri dalam negeri jika dikelola dengan kebijakan kandungan lokal yang realistis. Ketiga, transisi ini mengurangi ketergantungan pada impor BBM dan memperbaiki neraca perdagangan, sekaligus menurunkan emisi karbon.
“Namun, tantangannya juga tidak kecil. Perlu kebutuhan lahan, intermitensi tenaga surya, kesiapan jaringan, serta pembiayaan yang besar menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab dengan regulasi dan insentif yang tepat,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa sektor ini menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi karena memungkinkan Indonesia menangkap nilai tambah sumber daya sekaligus memperkuat industrialisasi di dalam negeri. Saat ini, investasi hilirisasi menyumbang sekitar 30 persen terhadap total realisasi investasi Indonesia.
“Tren tersebut akan terus meningkat. Angka ini menunjukkan bahwa hilirisasi bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah menjadi mesin investasi yang nyata—terutama di sektor mineral dan energi,” ujarnya.
Hilirisasi nikel, misalnya, telah mengubah lanskap industri Indonesia dengan menarik investasi besar di smelter, bahan baterai, dan kendaraan listrik. Namun, keberhasilan jangka panjang tidak hanya diukur dari volume investasi, tetapi juga dari kualitasnya: seberapa besar nilai tambah yang tertahan di dalam negeri, seberapa banyak lapangan kerja formal yang tercipta, seberapa besar transfer teknologi yang terjadi, dan seberapa kecil dampak lingkungan yang ditimbulkan. Di sinilah peran kementerian koordinator menjadi krusial, karena harus menyelaraskan kebijakan investasi, energi, industri, perdagangan, dan lingkungan agar hilirisasi tidak berhenti pada ekspor bahan setengah jadi, tetapi berkembang menjadi ekosistem industri yang berkelanjutan.
Terkait posisi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, Rosan mengatakan pihaknya masih menunggu arahan pemerintah
“Kita nunggu arahan saja. Kita nunggu arahan. Hal yang penting kita koordinasi selalu baik,” pungkasnya.
