Gantikan Agus Gumiwang, Pelantikan Muhammad Sarmuji Jadi Babak Baru Industri Manufaktur Indonesia

ASIAWORLDVIEW – Muhammad Sarmuji baru saja dilantik sebagai Menteri Perindustrian oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita, menandai babak baru dalam pengelolaan sektor manufaktur Indonesia, sebuah sektor yang berada di jantung pergeseran ekonomi Asia.

Latar belakang Sarmuji menunjukkan kombinasi pengalaman legislatif, organisasi, dan sektor swasta yang relevan dengan tugasnya. Lahir di Surabaya, 10 Juni 1974, ia menempuh pendidikan dasar di SDN Modokan Ayu 270, lalu SMP Negeri 17 Surabaya dan SMA Negeri 16 Surabaya. Pada 1992 ia melanjutkan studi Manajemen di Universitas Jember, kemudian meraih Magister Administrasi Bisnis dari Universitas Indonesia pada 2006.

Perjalanan politiknya dimulai dari aktivitas mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di mana ia pernah menjabat Ketua HMI Cabang Jember (1998–1999) dan Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Nasional PB HMI (2000–2002). Karier di Partai Golkar berkembang melalui posisi Sekretaris Jenderal Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) 2006–2010, staf ahli Fraksi Partai Golkar di DPR, hingga menjadi tenaga ahli fraksi selama tujuh tahun (2007–2014). Ia terpilih sebagai anggota DPR pada 2014 dari dapil Jawa Timur VI (Blitar, Kediri, Trenggalek, Tulungagung) dengan 57.586 suara, kembali terpilih pada 2019 dengan 137.110 suara, dan pada 2024 dengan 183.045 suara—sebuah tren dukungan yang terus meningkat.

Selama di DPR, ia aktif di Fraksi Golkar dan terlibat dalam pembahasan kebijakan, khususnya di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN. Di partai, ia pernah menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Timur (2020–2025) dan pada Agustus 2024 dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Ia juga aktif di organisasi alumni sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) 2019–2023. Pengalaman swastanya mencakup posisi komisaris di PT Manggala Karya Cipta (2008–2014) dan PT Eco Sejahtera (2011–2014), serta konsultan di PT Himais Optima (2002–2010).

Baca Juga: Kemenperin Dorong Hilirisasi, Industri Kopi Nasional Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

Posisi Menteri Perindustrian Indonesia bukan sekadar jabatan domestik, melainkan simpul kebijakan yang menghubungkan Indonesia dengan dinamika rantai pasok regional dan global. Sektor manufaktur Indonesia saat ini menghadapi tekanan struktural: persaingan dari Vietnam dan Thailand dalam menarik investasi padat karya, ketergantungan pada ekspor komoditas, defisit neraca perdagangan di beberapa subsektor, serta kebutuhan mendesak untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi. Di saat yang sama, muncul peluang besar dari strategi China+1, di mana perusahaan multinasional mencari lokasi alternatif untuk manufaktur guna mengurangi risiko konsentrasi di Tiongkok.

Indonesia, dengan pasar domestik besar, bonus demografi, dan kekayaan mineral—terutama nikel, bauksit, dan tembaga—berpotensi menjadi tujuan utama investasi manufaktur hilir, khususnya untuk baterai kendaraan listrik, elektronik, dan industri padat teknologi. Namun, peluang ini tidak otomatis terwujud. Biaya logistik yang tinggi, regulasi yang berlapis, kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum merata masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Di sinilah pengalaman Sarmuji di Komisi VI dan sektor swasta dapat menjadi modal: ia memahami ekosistem perdagangan, investasi, dan BUMN, serta memiliki jaringan politik sebagai Sekjen Golkar untuk mengawal kebijakan di parlemen.

Amerika Serikat dan Uni Eropa menerapkan kebijakan industri hijau dan tarif karbon yang dapat memengaruhi ekspor Indonesia; Tiongkok terus memperkuat dominasi manufaktur dan teknologi; Jepang dan Korea Selatan aktif mengalihkan sebagian produksi ke Asia Tenggara. Indonesia berada di tengah tarikan kepentingan tersebut, dan Kementerian Perindustrian berperan sebagai perancang kebijakan yang menentukan seberapa besar nilai tambah yang bisa ditahan di dalam negeri.

Hilirisasi nikel, misalnya, telah menarik investasi besar, tetapi masih menghadapi kritik terkait dampak lingkungan, tata kelola, dan keterlibatan perusahaan domestik. Ke depan, fokus tidak bisa hanya pada volume investasi, tetapi juga pada kualitas industrialisasi: penciptaan lapangan kerja formal, transfer teknologi, penguatan UMKM dalam rantai pasok, serta transisi energi yang adil.

Sarmuji juga akan menghadapi agenda pengembangan industri hijau, ekonomi sirkular, dan digitalisasi manufaktur—semuanya membutuhkan koordinasi lintas kementerian, dunia usaha, dan mitra internasional.

Penunjukan Sarmuji memperkuat posisi Partai Golkar di kabinet dan menunjukkan upaya Presiden Prabowo untuk menjaga keseimbangan koalisi sekaligus menempatkan figur dengan pengalaman legislatif di sektor yang membutuhkan advokasi kebijakan kuat. Namun, publik dan pelaku pasar akan menilai bukan dari latar belakang semata, melainkan dari kemampuan menteri baru dalam mengeksekusi program: mempercepat realisasi investasi, menyederhanakan regulasi, meningkatkan daya saing ekspor, dan memastikan hilirisasi tidak hanya menjadi slogan tetapi menghasilkan industri turunan yang berkelanjutan.