ASIAWORLDVIW – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak dalam fase konsolidasi yang rapuh, dibuka menguat tipis pada Selasa (6/10/2026). Namun langsung menghadapi tekanan eksternal yang belum sepenuhnya mereda.
Rupiah dibuka pada level Rp17.911 per dolar AS, menguat 6 poin atau 0,03 persen dibandingkan penutupan hari sebelumnya di Rp17.917. Namun, penguatan ini tidak bertahan lama. Data dari Bloomberg menunjukkan rupiah sempat melemah 35 poin atau 0,20 persen ke Rp17.917 pada penutupan Senin, sejalan dengan JISDOR Bank Indonesia yang juga tergelincir 19 poin atau 0,11 persen dari Rp17.898 menjadi Rp17.917. Pergerakan ini mencerminkan kondisi pasar yang masih diliputi ketidakpastian, dengan rupiah terus bergerak mendekati ambang psikologis Rp18.000 per dolar AS.
Faktor dominan yang menekan rupiah hari ini adalah penguatan dolar AS yang kembali menguat ke level tertinggi dalam 18 bulan terakhir. Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama dunia, menguat 0,25 persen ke posisi 102,187 pada pukul 15.00 WIB, dan bahkan sempat menyentuh 102,12 di awal sesi. Penguatan dolar ini tidak terlepas dari lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury) yang kembali mencetak rekor. Yield US Treasury tenor 10 tahun naik 3,4 basis poin menjadi 5,311%, sementara tenor 30 tahun naik 3,2 basis poin menjadi 5,662%—keduanya mendekati level tertinggi dalam 24 tahun terakhir.
Baca Juga: Gantikan Agus Gumiwang, Pelantikan Muhammad Sarmuji Jadi Babak Baru Industri Manufaktur Indonesia
Tekanan terhadap mata uang Garuda belum mereda akibat ketidakpastian pasar global yang kian tinggi, khususnya eskalasi politik di AS menjelang pemilihan paruh waktu. Situasi memanas setelah mantan Presiden AS Donald Trump melontarkan serangan terbuka terhadap Partai Demokrat dalam kampanye di Ohio, dengan menjanjikan bantuan keuangan jika Partai Republik menang dan mengancam enggan bekerja sama bila rivalnya menang. Kondisi ini membuat investor global cenderung defensif dan menahan diri dari aset berisiko, termasuk mata uang negara berkembang.
Di sisi lain, ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga belum sepenuhnya hilang. Kelompok Houthi yang didukung Iran mengklaim telah meluncurkan rudal balistik dan drone ke fasilitas Saudi Aramco di Riyadh, memicu kekhawatiran atas terganggunya produksi minyak di kawasan pengekspor utama tersebut. Konflik di Yaman juga berisiko mengganggu stabilitas energi global, dengan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi berencana meluncurkan operasi militer besar-besaran. Meskipun harga minyak Brent tercatat turun sekitar 2 persen menjadi USD100,57 per barel seiring pemulihan distribusi dari Timur Tengah, penurunan ini belum cukup untuk meredakan kekhawatiran pasar secara signifikan.
Dari dalam negeri, Indonesia telah kehilangan 25 persen dari sumber pasokan impor bahan bakar minyak (BBM) sejak konflik Timur Tengah bergejolak. Hal ini memaksa pemerintah dan Pertamina untuk mencari sumber pasokan alternatif secara langsung ke negara-negara yang memiliki kelebihan stok, meskipun berpotensi mendapatkan harga beli yang lebih tinggi dibandingkan dengan mekanisme normal. Kebutuhan valuta asing yang meningkat untuk impor energi ini secara langsung menambah tekanan terhadap rupiah.
Selain itu, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) Indonesia diproyeksikan melebar menjadi 2,49 persen dari PDB pada 2026, dari 0,09 persen pada 2025. Head of Macroeconomic & Financial Market Research PermataBank, Faisal Rachman, menjelaskan bahwa neraca perdagangan Indonesia diperkirakan masih akan menghadapi tekanan seiring agenda pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan mendorong permintaan impor yang lebih kuat, sementara permintaan global yang lebih lemah dan ketidakpastian geopolitik membebani ekspor.
Menghadapi tekanan ini, Bank Indonesia (BI) tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar. Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede, menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, BI diperkirakan tetap berada di garis depan untuk menjaga stabilitas rupiah, namun tidak berarti harus mempertahankan rupiah pada angka tertentu seperti Rp17.800 atau Rp18.000. BI memiliki sejumlah instrumen untuk meredam gejolak rupiah: intervensi tidak hanya dilakukan melalui pasar tunai (spot), tetapi juga transaksi berjangka domestik (DNDF) dan transaksi berjangka di pasar luar negeri (NDF). BI juga mengelola tingkat imbal hasil instrumen moneter serta memberikan insentif lindung nilai (hedging) untuk menarik dana asing dengan tenor yang lebih panjang. Pada 2 Oktober 2026, misalnya, BI masih melakukan transaksi berjangka jual dolar AS tenor satu bulan pada kurs Rp17.921 dengan volume 5 juta dolar AS.
