ASIAWORLDVIEW – Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Friderica Widyasari Dewi, menyerukan agar ekosistem dana pensiun diperkuat seiring dengan masuknya Indonesia ke fase populasi yang menua. Menurutnya, Indonesia telah secara resmi memasuki fase ini, dengan jumlah lansia mencapai 11,97 persen dari total populasi, melampaui ambang batas 10 persen yang digunakan untuk mendefinisikan populasi yang menua.
“Ini berarti kita memiliki jendela peluang yang krusial untuk mendorong individu usia kerja agar mulai mempersiapkan masa pensiun sekarang, sebelum tekanan demografis semakin meningkat,” katanya.
Tren ini diperkirakan akan semakin meningkat, dengan populasi lansia diproyeksikan mencapai 20,31 persen dari total populasi Indonesia pada tahun 2045. Di saat yang sama, Indonesia terus menikmati dividen demografis, dengan sekitar 68,94 persen penduduknya berada dalam kelompok usia produktif.
Dari sisi industri, ia mencatat bahwa sektor dana pensiun terus menunjukkan pertumbuhan positif. Jumlah peserta dana pensiun meningkat dari sekitar 27,27 juta pada tahun 2022 menjadi 30,67 juta per Juli 2026, sementara total aset industri ini mencapai sekitar Rp1.699,99 triliun.
Baca Juga: Ancaman PAKD Ilegal di Ekosistem Kripto Indonesia Kian Serius, OJK Ambil Tindakan Tegas
Namun, ia mencatat bahwa tingkat partisipasi masih relatif rendah dibandingkan dengan total angkatan kerja Indonesia yang berjumlah lebih dari 150 juta orang. Untuk mengembangkan ekosistem dana pensiun, OJK mempromosikan empat langkah.
“Hal pertama, penerapan praktik terbaik global, harus dijadikan acuan sambil disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sistem pensiun Indonesia. Lalu, meningkatkan keselarasan antara skema pensiun wajib dan sukarela,” ia menambahkan.
Ia mengatakan sistem pensiun harus mengadopsi pendekatan multi-pilar di mana program-program saling melengkapi dan memiliki peran yang jelas. Juga mengubah sinergi dan komitmen menjadi tindakan konkret.
Friderica menekankan bahwa kemitraan dan komitmen harus menghasilkan langkah-langkah yang terukur dan dapat dilaksanakan, serta pelaksanaannya dapat dipantau secara efektif. Selain itu, memperluas literasi dan inklusi keuangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong partisipasi yang lebih besar, serta memperluas perlindungan pensiun.
