ASIAWORLDVIEW – Bagi para pelancong yang tengah menikmati pesona Selat Sunda atau berencana mengunjungi kawasan Banten dan Lampung, erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi beberapa hari lalu mungkin telah mengubah rencana perjalanan. Namun, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) bergerak cepat memastikan keselamatan dan kenyamanan wisatawan tetap menjadi prioritas utama.
Juru Bicara Kemenpar, Imam Priyono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga, mulai dari BMKG, PVMBG, BNPB, hingga pemerintah daerah Banten dan Lampung, serta pengelola destinasi wisata. Langkah ini diambil untuk mengawal dampak erupsi terhadap sektor pariwisata.
Salah satu bentuk penanganan yang paling dirasakan wisatawan adalah koordinasi dengan pengelola hotel dan akomodasi di kawasan Banten dan area penyangga bandara. Para pengelola telah diinstruksikan untuk mengaktifkan SOP Force Majeure, yang berarti memberikan kelonggaran bagi wisatawan yang tertahan akibat penutupan bandara atau pembatalan penerbangan.
“Kami memastikan tersedianya ruang tunggu darurat serta kelonggaran check-out bagi wisatawan yang terdampak,” jelas Imam. Ini berarti, bagi Anda yang terjebak di bandara atau hotel karena abu vulkanik, tidak perlu khawatir akan dikenakan biaya tambahan yang memberatkan.
Baca Juga: Waspada Dampak Kesehatan Abu Vulkanik: Ancaman yang Tak Berakhir Saat Erupsi Reda
Selain penanganan wisatawan, Kemenpar juga mendorong kesiapan mitigasi di lapangan. Pengelola destinasi pesisir dan kawasan rentan telah diinstruksikan untuk menyiagakan jalur evakuasi dan memastikan jalur tersebut jelas serta mudah diakses.
Tak hanya itu, pembersihan abu vulkanik pada amenitas publik dilakukan sesuai dengan standar CHSE (Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan). Kualitas udara di destinasi wisata juga dipantau secara real-time untuk memastikan wisatawan dapat beraktivitas dengan aman.
Meskipun Kemenpar belum menghitung secara pasti kerugian akibat penutupan bandara terhadap sektor pariwisata, tim saat ini tengah mengumpulkan data dari berbagai pihak. Pendataan mencakup tingkat penurunan okupansi hotel, operasional daya tarik wisata yang terdampak abu, serta potensi kerusakan fisik pada infrastruktur pariwisata.
“Data ini akan digunakan untuk merumuskan langkah pemulihan pascabencana,” ujar Imam.
Bagi para pelaku industri pariwisata, ini adalah sinyal bahwa pemerintah serius dalam memulihkan sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi banyak daerah.
Dalam jangka panjang, Kemenpar juga memperkuat keamanan berwisata di kawasan gunung api. Daya tarik wisata gunung api kini diwajibkan memiliki batas kuota harian yang ketat, yang terhubung langsung dengan status vulkanik terkini dari PVMBG. Ini berarti, jumlah pengunjung akan dibatasi sesuai dengan tingkat aktivitas gunung, sehingga risiko dapat diminimalkan.
Pengelola destinasi diharuskan menyediakan jalur evakuasi yang jelas, titik kumpul yang aman, serta papan informasi edukasi bencana (rambu EWS) yang mudah dipahami oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Fasilitas standar penyelamatan darurat dan pos pemantauan keselamatan juga akan ditempatkan di titik-titik krusial.
Melalui Kedeputian bidang Sumber Daya dan Kelembagaan, Kemenpar melaksanakan Program Pelatihan Peningkatan Keselamatan Wisata di 38 provinsi. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pariwisata dalam mitigasi risiko dan respons terhadap kondisi darurat di lapangan.
