ASIAWORLDVIEW – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem perdagangan karbon nasional. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi menghadapi perubahan iklim sekaligus membuka peluang ekonomi baru.
“Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan ekosistem perdagangan karbon kita. Kami menyadari bahwa potensinya sangat besar, namun perkembangannya terhambat karena adanya perbedaan pandangan, sehingga potensi sebesar itu membutuhkan waktu terlalu lama untuk direalisasikan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dikutip Rabu (5/8/2026), menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan ekosistem perdagangan karbon nasional Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 sebagai peraturan pelaksana untuk sektor kehutanan.
Baca Juga: Potret Inklusi dan Fenomena Kesenjangan Akses Perbankan di Jantung Jakarta
“Kebijakan-kebijakan tersebut telah mendapat pengakuan dari organisasi internasional, termasuk Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), Verra, dan International Emissions Trading Association (IETA), yang semuanya telah memainkan peran kunci dalam pengembangan pasar karbon global,” ia menambahkan.
Selain memperkuat kerangka regulasi, Kementerian Kehutanan telah mulai membuka peluang perdagangan karbon di kawasan konservasi. Salah satu proyek percontohan sedang dikembangkan di Taman Nasional Way Kambas bersamaan dengan pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional untuk mendorong skema pembiayaan konservasi yang lebih inovatif melalui pendekatan pembiayaan campuran.
Sementara itu, para pelaku industri karbon menyambut baik upaya kementerian dalam meningkatkan ekosistem perdagangan karbon Indonesia.
