ASIAWORLDVIEW – Presiden Prabowo Subianto mengingatkan, Jumat (31/7/2026), bahwa negara atau kawasan yang dianugerahi kelimpahan sumber daya alam, seperti Indonesia. Kondisi tersebut membuat Tanah Air sering kali menjadi sasaran kepentingan asing, baik melalui intervensi ekonomi, tekanan politik, hingga konflik terbuka—karena hukum alam dan hukum manusia menyatakan bahwa kekayaan menimbulkan keirian.
“Negara ataupun kawasan di bumi yang diberi sumber alam yang begitu kaya, sering menjadi sasaran,” kata Prabowo saat menggelar pertemuan dengan pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
Dinamika ini bukanlah isapan jempol belaka, melainkan terbukti dalam gejolak berkepanjangan di kawasan Timur Tengah yang terus dilanda persaingan perebutan cadangan gas, minyak, dan mineral strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi global.
Kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga bahwa sumber daya alam yang melimpah bukanlah jaminan otomatis bagi kemakmuran, melainkan sebuah anugerah sekaligus beban yang memerlukan tata kelola yang sangat hati-hati, visioner, dan bebas dari kepentingan pihak luar yang ingin mengeruk keuntungan tanpa memperhatikan keberlanjutan dan kedaulatan nasional.
Baca Juga: Menyongsong 5 Abad Kota Metropolitan, Bank Jakarta Dorong Transformasi Digital dan Inklusi Ekonomi
Sejarah mencatat dengan jelas bahwa Nusantara telah menjadi buruan bangsa asing sejak abad ke-16, bukan karena kebodohan atau kelemahan, tetapi karena kekayaan rempah-rempah dan kayu yang pada masa itu menjadi komoditas strategis dan vital—rempah sebagai pengawet makanan untuk pelayaran jarak jauh dan kayu sebagai bahan baku kapal laut yang menghubungkan dunia.
Ketergantungan ekonomi global pada komoditas strategis tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi perdagangan dunia saat itu, namun ironisnya posisi tersebut justru menjerumuskan kita ke dalam eksploitasi kolonial yang berkepanjangan.
“Strategi divide et impera atau adu domba yang diterapkan oleh penjajah bukanlah sekadar catatan sejarah yang layak dilupakan, melainkan sebuah pola ancaman yang tetap relevan dan terus beradaptasi dalam berbagai bentuk modern, mulai dari perang dagang, kartelisasi harga komoditas, tekanan pada kebijakan hilirisasi, hingga intervensi pada rantai pasok global yang dapat mengoyak stabilitas ekonomi nasional,” ia menambahkan.
Ancaman ini menjelma menjadi tekanan agar Indonesia tetap menjadi pemasok bahan mentah, bukan pengolah produk jadi, sehingga nilai tambah dan keuntungan besar dinikmati oleh negara-negara industri maju, sementara Indonesia hanya mendapat porsi kecil dari kekayaan yang seharusnya menjadi hak rakyat.
Jika elite politik, pengusaha, akademisi, dan masyarakat sipil tidak bersatu, maka celah-celah ketidakharmonisan itu akan dengan mudah dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk memperlemah posisi tawar Indonesia, mengganggu iklim investasi, dan menghambat upaya hilirisasi industri yang sedang digencarkan.
Kekayaan alam Indonesia, mulai dari nikel, bauksit, tembaga, emas, hingga minyak sawit dan gas alam, hanya akan memberikan kesejahteraan maksimal jika dikelola dengan strategi ekonomi yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa.
