ASIAWORLDVIEW – Nilai ekonomi perdagangan karbon Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp5 triliun menunjukkan betapa besar potensi sektor ini jika dikelola dengan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Angka tersebut bukan hanya mencerminkan peluang finansial, tetapi juga menegaskan peran penting Indonesia dalam upaya global mengurangi emisi gas rumah kaca.
“Untuk tahap awal ini, sudah ada empat proyek karbon, yang terdiri dari tiga proyek dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu proyek perhutanan sosial,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam acara penyerahan persetujuan Menteri Kehutanan untuk proyek karbon serta peresmian Pusat Karbon Kehutanan Indonesia, Senin (6/7/2026).
Dengan adanya proyek-proyek karbon yang mampu mencegah emisi hingga puluhan juta ton CO2, perdagangan karbon dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung ekonomi hijau sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia.
“Skema perdagangan karbon ini sejalan dengan arahan dari Presiden Indonesia Prabowo Subianto, yang telah menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama pembangunan,” ia menambahkan.
Baca Juga: Indonesia Perkuat Peran Ekonomi Hijau, Tawarkan Kredit Karbon
Proyek-proyek tersebut berpotensi mencegah emisi gas rumah kaca setara sekitar 30 juta ton CO2. Potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari ketiga proyek tersebut, yang mencakup area seluas sekitar 225.000 hektar, dapat mencapai sekitar Rp500 miliar.
“Dan itu baru dari empat kawasan. Kami memiliki kawasan potensial seluas sekitar 12,7 juta hektar untuk perdagangan karbon. Jika itu dapat dimanfaatkan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi karbonnya,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa potensi ekonomi karbon Indonesia hanya dapat dimaksimalkan melalui tata kelola hutan yang baik, yaitu transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi dan manipulasi. Hutan Indonesia dapat menjadi lebih hijau sekaligus berfungsi sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi.
“Ekonomi hijau merupakan salah satu mesin pertumbuhan baru yang diharapkan dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen,” pungkasnya.
