ASIAWORLDVIEW – Pada aksi May Day 1 Mei 2026, isu tenaga outsourcing kembali menjadi sorotan karena kini hanya diperbolehkan beroperasi di delapan sektor tertentu sesuai regulasi terbaru. Kebijakan ini merupakan hasil dari tekanan panjang serikat pekerja yang menuntut pembatasan praktik outsourcing agar tidak merugikan pekerja.
Pembatasan penggunaan tenaga alih daya (outsourcing) yang sebelumnya hanya dibatasi di enam bidang pekerjaan penunjang merupakan dampak langsung dari momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026. Kebijakan ini diresmikan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 yang diterbitkan oleh pemerintah.
Kehadiran regulasi ini merupakan respon konkret pemerintah atas tuntutan buruh yang terus disuarakan dalam aksi May Day. Misalnya, penghapusan sistem upah murah dan perlindungan dari praktik outsourcing yang merugikan.
Baca Juga: May Day 2026, Aksi Solidaritas Pekerja Warnai Berbagai Negara
Meskipun belum sepenuhnya memenuhi tuntutan buruh untuk penghapusan total, aturan ini secara drastis membatasi praktik outsourcing hanya pada enam sektor yang dianggap bersifat penunjang operasional. Enam sektor yang dimaksud meliputi layanan kebersihan (cleaning service), penyediaan makanan dan minuman (catering), jasa pengamanan (security), penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional lainnya, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan. Dengan pembatasan ini, perusahaan tidak lagi diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing untuk pekerjaan inti perusahaan (core business).
Kebijakan ini membawa dua dampak signifikan. Pertama, bagi pekerja, aturan ini memperkuat perlindungan hukum karena perusahaan alih daya kini diwajibkan memenuhi seluruh hak pekerja, termasuk upah, lembur, jaminan sosial (BPJS), Tunjangan Hari Raya (THR), dan keselamatan kesehatan kerja (K3). Selain itu, perusahaan pemberi kerja juga wajib memiliki perjanjian tertulis yang jelas dengan perusahaan alih daya, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik.
Bagi pelaku usaha, terdapat masa transisi dua tahun untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru ini. Namun, perusahaan yang tetap melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif tegas, mulai dari peringatan tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha. Meskipun suara buruh dalam aksi May Day 2026 belum sepenuhnya terakomodasi, kebijakan ini menjadi langkah maju dalam menciptakan praktik outsourcing yang lebih adil dan terlindungi di Indonesia.
