ASIAWORLDVIEW – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah berhasil melakukan efisiensi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun pertama masa pemerintahannya, dengan total penghematan mencapai Rp308 triliun. Efisiensi ini dilakukan melalui pemangkasan belanja yang dianggap tidak produktif, seperti perjalanan dinas, seremoni, rapat, seminar, hingga forum diskusi yang dinilai tidak mendesak
“Kita sudah tahu masalahnya, kekurangan infrastruktur, lakukan. Desa perlu jembatan, buat. Rakyat lapar, cari pangan. Tidak usah terlalu banyak analisa, ini kita sudah hemat sangat luar biasa,” ia mengatakan, baru-baru ini.
Prabowo menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya dilakukan pada tahun pertama pemerintahannya, tetapi akan terus berlanjut di masa mendatang. Langkah ini bertujuan agar belanja negara semakin fokus pada sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur.
Baca Juga: Defisit APBN 2025 Tembus Rp560,3 Triliun, Menkeu Purbaya Sebut Masih Terkendali
“Penghematan tersebut berasal dari pengurangan belanja yang dinilai tidak produktif. Hasil efisiensi ini kemudian dialihkan untuk mendukung program-program yang terdampak langsung terhadap masyarakat, seperti MBG,” ia menambahkan.
Dana hasil penghematan kemudian dialihkan untuk mendukung program-program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapat alokasi sekitar Rp71 triliun. Sementara itu, sebagian anggaran tetap digunakan untuk menjaga kelancaran operasional dasar dan belanja bantuan sosial.
Prabowo menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar penghematan fiskal, melainkan strategi untuk mengarahkan belanja negara ke sektor yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kebijakan fiskal dan ketahanan ekonomi Indonesia.
Ia terus menutup kebocoran anggaran menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Kebocoran anggaran sering kali menjadi hambatan dalam pencapaian program pembangunan karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik tidak terserap secara optimal.
Dengan langkah pengawasan ketat, transparansi, serta penerapan sistem akuntabilitas yang lebih baik, pemerintah berharap setiap rupiah dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
