ASIAWORLDVIEW – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keyakinannya bahwa ekonomi Indonesia mampu tumbuh sekitar 6 persen pada tahun depan. Optimisme tersebut didasarkan pada peran aktif pemerintah dalam melakukan intervensi strategis untuk mendorong percepatan pertumbuhan, baik melalui kebijakan fiskal maupun dukungan terhadap sektor produktif.
Proyeksi ini jauh lebih tinggi dari perkiraan resmi Bank Indonesia, yang menargetkan pertumbuhan 5,3 persen pada 2026. Angka tersebut masih bisa diraih, jelasnya, dengan beberapa catatan.
“Saya memperkirakan ekonomi akan tumbuh lebih cepat lagi, mungkin sekitar enam persen. Jika kebijakan saat ini terus diterapkan dengan baik, kita sedang bergerak ke arah yang benar,” ia mengatakan, Minggu (16/11/2025).
Ia menekankan bahwa langkah-langkah ini tetap akan dijalankan dengan menjaga disiplin fiskal, sehingga keberlanjutan anggaran negara tidak terganggu. Dengan kombinasi antara stimulus kebijakan dan pengelolaan fiskal yang hati-hati, pemerintah berharap dapat menciptakan momentum positif bagi perekonomian nasional, sekaligus memperkuat daya tahan Indonesia menghadapi tantangan global.
Baca Juga: Alasan Menkeu Purbaya Tegas Tak Akan Menaikkan Pajak Lagi
Menteri Purbaya memperkirakan pertumbuhan pada kuartal keempat 2025 akan mencapai 5,6-5,7 persen, dibandingkan dengan 5,04 persen pada kuartal ketiga. Menurutnya ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sebelumnya ada kekhawatiran bahwa momentum pertumbuhan mungkin melemah.I
“Awalnya sepertinya pertumbuhan akan melambat, tapi sekarang kita kembali menuju trajektori yang lebih cepat,” katanya.
Pemerintah Membela Kebijakan Fiskal yang Hati-HatiPurbaya menekankan bahwa kebijakan fiskal yang sedang berjalan — termasuk penempatan dana pemerintah di sektor perbankan — tetap berada dalam batas aman dan bertanggung jawab.
Dia juga menolak spekulasi bahwa kebijakan menempatkan Rp 200 triliun ($12 miliar) di bank komersial melibatkan pencetakan uang baru. Dana tersebut merupakan simpanan sementara pemerintah yang tetap berada di bawah kendali penuh negara.
