ASIAWORLDVIEW – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merancang skema subsidi energi yang lebih terarah dan tepat sasaran, termasuk untuk sektor listrik. Dalam skema baru ini, biaya akan dibedakan berdasarkan tingkat konsumsi daya pelanggan, mirip dengan mekanisme subsidi listrik yang sudah diterapkan saat ini.
Pelanggan dengan daya tinggi akan dikenakan tarif berbeda dibandingkan pelanggan berdaya rendah, sehingga subsidi tidak lagi diberikan secara terbuka dan menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mencegah kebocoran subsidi yang selama ini dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, serta memastikan bahwa bantuan energi benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.
“Di sektor listrik, pelanggan dengan daya tinggi dikenakan tarif berbeda dari mereka yang memiliki konsumsi daya lebih rendah. Mekanisme semacam ini juga dapat diterapkan di sektor energi lainnya,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam konferensi pers mengenai Rancangan Anggaran Negara 2026 dan Catatan Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta.
Baca Juga: Menko Airlangga Dorong Investasi di Wilayah KEK demi Target Negara Industri
Pemerintah juga akan memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penentuan penerima subsidi, dan skema ini masih dalam tahap pembahasan internal sebelum nantinya disosialisasikan kepada masyarakat
Subsidi sektor energi mencakup LPG 3 kilogram dan minyak bakar. Dia mengatakan pemerintah sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang akan digunakan pemerintah untuk mendeteksi kemungkinan kebocoran subsidi ke kelompok kelas atas.
Ia mengakui bahwa saat ini subsidi diberikan secara terbuka, dalam hal ini LPG 3 kilogram dan bahan bakar bersubsidi yang dapat dibeli langsung.
“Di masa depan, kami akan menjajaki mekanisme dan skema yang saat ini sedang dibahas di dalam pemerintah,” tambahnya.
