ASIAWORLDVIEW – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama KADIN Indonesia dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) menggelar acara Grand Launching ICEF-IPFE 2025 berlangsung, Jumat (25/4/2025), di Gedung LKPP RI, Jakarta.
Acara ini merupakan kolaborasi strategis antara Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) dan Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE). Selain itu, bertujuan untuk memperkuat ekosistem pengadaan digital pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Hendrar Pribadi, Kepala LKPP, sempat berbincang dengan wartawan. Ia menilai kondisi ekonomi saat ini. Meski berat, sebutnya, bisa dihadapi bersama-sama.
“Secara jujur, perang dagang ini sepertinya mengerikan yah? Banyak yang menyebutkan, usaha berguguran. Namun saya yakin, kita bisa menghadapi bersama-sama,” ia menambahkan.
Baca Juga: Anindya Bakrie: Perlu Kolaborasi Bangun Ekosistem Pengadaan Digital demi Kemajuan Bangsa
KADIN Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung UMKM menghadapi tantangan ekonomi yang sulit. Salah satu inisiatif utama adalah menyelenggarakan pelatihan dan workshop yang berfokus pada peningkatan keterampilan, seperti manajemen bisnis, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan.
“UMKM di bawah KADIN mendapatkan akses ke jaringan bisnis yang lebih luas melalui kemitraan dengan perusahaan besar dan organisasi internasional, termasuk pemerintahan. Hal itu terlihat di acara ini,” ia menambahkan.
Dengan tema “Peluang Menjadi Vendor Pemerintah melalui e-Katalog Versi 6”, acara ini menjadi platform bagi pelaku usaha untuk memahami strategi kurasi produk, beradaptasi dengan e-Katalog terbaru, dan membuka akses ke pasar pengadaan pemerintah. ICEF-IPFE 2025 akan berlangsung pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
“Program digitalisasi bisnis menjadi prioritas, dengan pelatihan yang membantu UMKM memanfaatkan teknologi seperti e-commerce dan media sosial untuk memperluas pasar merek,” pungkasnya.
Acara ini juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk APPSI dan APEKSI, serta melibatkan 98 wali kota anggota APEKSI dan perwakilan dari 38 provinsi.
